AGAM, METRO–Pranata Humas Pemerintah Kabupaten Agam turut berpartisipasi dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Jabatan Fungsional Pranata Humas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Hotel Axana, Padang.
Kegiatan yang diselenggarakan selama dua hari pada Kamis-Jumat, 28-29 November, diikuti oleh pranata humas dari berbagai kabupaten/kota ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas komunikasi publik.
Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, Oni Fajar Syahdi, MMA, dalam sambutannya menyampaikan bahwa peran pranata humas sangat penting untuk memenuhi hak masyarakat terhadap informasi publik yang akurat dan transparan.
Hal ini sejalan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
“Pesatnya perkembangan informasi di era digital menjadi tantangan tersendiri bagi pranata humas. Kita dituntut untuk menyampaikan informasi yang cepat sekaligus akurat, di tengah maraknya berita yang tidak mendidik dan tidak mencerahkan. Dalam hal ini, pemerintah wajib hadir secara proaktif,” ujar Oni Fajar Syahdi.
Pranata Humas Kabupaten Agam memanfaatkan momen Bimtek ini untuk menggali pengetahuan dan keterampilan terbaru dalam bidang komunikasi publik. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk memperluas jejaring dan bertukar pengalaman dengan pranata humas dari daerah lain.
“Kami melihat Bimtek ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kami dalam menghadapi tantangan komunikasi publik yang semakin kompleks,” ujar Iqbal, staf Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Agam.
Dengan mengikuti Bimtek ini, diharapkan Pranata Humas Kabupaten Agam mampu menerapkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh dalam meningkatkan citra positif pemerintah daerah serta memberikan layanan informasi yang lebih efektif kepada masyarakat.
Komitmen Kabupaten Agam untuk terus mendukung penguatan komunikasi publik menjadi salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan partisipatif di era digital. (pry)