BUKITTINGGI, METRO–Enam Fraksi DPRD Kota Bukittinggi sampaikan pandangan umum tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Rapat Paripurna, Selasa (29/10) di Aula Sidang DPRD Kota Bukittinggi.
Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum RAPBD Bukittinggi 2025 dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Bukittinggi H. Syaiful Effendi, Lc., M.A. didampingi Wakil Ketua dan di hadiri PjsWalikota Hani Syopiar Rustam, Forkopimda, Kepala OPD serta seluruh anggota DPRD Kota Bukittinggi.
Ketua DPRD, H. Syaiful Effendi, membuka sidang dengan menegaskan pentingnya pandangan umum fraksi-fraksi terkait RAPBD yang telah disampaikan Pjs. Wali Kota sehari sebelumnya.
“Hari ini, kita akan mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi terkait RAPBD yang diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi penyempurnaan anggaran,” ujar Syaiful.
Dalam pandangan umum Fraksi Demokrat, mereka menyoroti besarnya defisit anggaran yang mencapai Rp173,6 miliar. Demokrat menyatakan kekhawatiran akan dampak defisit tersebut terhadap optimalisasi program pembangunan daerah. Mereka meminta penjelasan detail mengenai langkah-langkah konkret dari Pemko Bukittinggi untuk mengatasi defisit ini dan mencegahnya terulang di masa mendatang.
Fraksi PPP dan PAN juga menyoroti kondisi keuangan yang masih dalam keadaan defisit. Mereka mendorong restrukturisasi keuangan agar keuangan daerah kembali sehat.
“Defisit anggaran ini memerlukan upaya serius, terutama dalam momentum pilkada saat ini, sebagai peluang untuk restrukturisasi,” ujar perwakilan fraksi. Mereka mengajak seluruh pihak untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja dengan lebih bijaksana.
Fraksi PKS menegaskan perlunya perencanaan yang lebih matang untuk menghindari potensi gagal bayar akibat defisit anggaran. Mereka menyarankan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memperhitungkan kemungkinan ini dengan serius.
“Jika gagal bayar terjadi, pemerintah harus memiliki langkah strategis yang jelas untuk menjaga keberlangsungan pembangunan,” tegas PKS.
Fraksi NasDem menyoroti pentingnya memfokuskan APBD pada pengembangan pariwisata terintegrasi, penataan infrastruktur, dan peningkatan ekonomi masyarakat sebagai prioritas tahun 2025.
“OPD harus tetap berupaya maksimal untuk mewujudkan komitmen yang telah ditetapkan, meskipun ada kendala anggaran,” ujar Fraksi NasDem.
Fraksi Golkar dan PKB menekankan perlunya peningkatan transparansi dan efektivitas dalam pengumpulan pajak dan retribusi. Mereka mendesak Pemko Bukittinggi untuk meningkatkan pengawasan guna menghindari kebocoran anggaran.
“Kami menginginkan manajemen pemungutan yang lebih transparan dan akuntabel. Peningkatan keterampilan petugas pemungut juga sangat diperlukan,” ujar Fraksi Golkar dan PKB.
Secara keseluruhan, fraksi-fraksi DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan berbagai usulan dan kritik yang konstruktif terkait RAPBD 2025, dengan fokus utama pada penanganan defisit, transparansi, pengawasan, serta pengembangan prioritas ekonomi. Sidang paripurna ini diharapkan mampu memberikan arah yang lebih jelas bagi perencanaan pembangunan daerah di tahun mendatang. (pry)
