AGAM, METRO–Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Drs. H. Edi Busti M Si hadiri rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi Wilayah Sumatera Barat di Hotel ZHM Premiere Padang, Kamis (25/4).
Rakor yang dibuka Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, S.P. Dt.Marajo dihadiri seluruh pemangku kepentingan dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, S.P. Dt.Marajo menyebutkan, korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa yang harus dicegah dan diberantas.
Disebutkan, pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak hanya cukup dalam penindakan, namun juga harus diberikan edukasi dan pemahaman terkait tata kelola dan integritas yang merupakan pondasi dasar penting bagi kemajuan suatu wilayah.
Saya selaku kepala daerah Sumatera Barat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan rakor ini,” ujarnya.
Gubernur Sumatera Barat menambahkan, rakor ini tidak hanya untuk bersilaturahmi tapi juga menjadi wadah bertukar informasi dalam rangka untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bebas dari korupsi.
Mudah-mudahan, agenda kita ini dapat menyatukan langkah-langkah dan presepsi kita selaku kepala daerah dalam mencari strategi yang aktif dan efektif memberantas korupsi di Sumatera Barat sehingga terciptanya lingkungan bebas korupsi. Dengan begitu, kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat,”ungkapnya.
Selain itu katanya, dalam menjaga sinergitas pencegahan korupsi, Pemprov Sumbar telah melakukan beberapa langkah diantaranya, menguatkan komitmen kepala daerah dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kemudian, pencanangan monitoring tentang aksi pencegahan korupsi melalui strategi nasional pencegahan korupsi dan pelaksanaan Survey Penilaian Integritas (SPI), implementasi sistim pengelolaan pelayanan publik dan online, penguatan sistim pengedalian internal pemerintah dan pembentukan satuan tugas sapu bersih pungutan liar. “Mari kita jaga bangsa ini dari bahaya korupsi,” tegasnya.
Mahyeldi berharap, rakor yang dilaksanakan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu meningkatkan pemahaman serta menjadi ajang saling berkomunikasi dalam membahas strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Sumatera Barat. (pry)