Mudah-mudahan, agenda kita ini dapat menyatukan langkah-langkah dan presepsi kita selaku kepala daerah dalam mencari strategi yang aktif dan efektif memberantas korupsi di Sumatera Barat sehingga terciptanya lingkungan bebas korupsi. Dengan begitu, kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat,”ungkapnya.
Selain itu katanya, dalam menjaga sinergitas pencegahan korupsi, Pemprov Sumbar telah melakukan beberapa langkah diantaranya, menguatkan komitmen kepala daerah dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kemudian, pencanangan monitoring tentang aksi pencegahan korupsi melalui strategi nasional pencegahan korupsi dan pelaksanaan Survey Penilaian Integritas (SPI), implementasi sistim pengelolaan pelayanan publik dan online, penguatan sistim pengedalian internal pemerintah dan pembentukan satuan tugas sapu bersih pungutan liar. “Mari kita jaga bangsa ini dari bahaya korupsi,” tegasnya.
Mahyeldi berharap, rakor yang dilaksanakan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu meningkatkan pemahaman serta menjadi ajang saling berkomunikasi dalam membahas strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Sumatera Barat. (pry)