BUKITTINGGI, METRO–Wali Kota Bukittinggi Erman Safar meminta anggaran intervensi terhadap anak stunting atau kerdil akibat kurang asupan gizi di daerah itu ditingkatkan sehingga pemenuhan gizi anak lebih optimal.
”Ada program Pos Gizi untuk mengintervensi anak stunting yang ada di Kota Bukittingi selama 14 hari dengan melakukan pemenuhan gizi anak tersebut,” kata dia di Bukittinggi, Rabu (3/8).
Menurut dia anggaran untuk satu anak Rp25 ribu selama satu hari dan jumlah itu terlalu sedikit. Dirinya meminta agar Dinas Kesehatan menaikkan anggaran tersebut untuk tahun depan.
Anak-anak yang stunting tersebut akan diintervensi selama 14 hari dengan melakukan pemenuhan gizi dan jika tidak ada penambahan maka akan ditambah 14 hari lagi. Apabila gizi buruk terus terjadi maka akan diobati di RSUD untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
”Kami berkomitmen untuk melakukan penanganan stunting dan meminta seluruh pihak terlibat dalam menekan angka stunting ini,” kata dia
Menurut dia pemulihan ekonomi adalah akar permasalahan di Kota Bukittinggi dan kesadaran bersama serius menangani gizi buruk berakibat anak stunting.
Selain itu dirinya meminta agar program penyuluhan-penyuluhan dikurangi dan diubah dengan program pemberian makanan bergizi kepada anak yang terdata berpotensi stunting.
Mulai dari penambahan uang posyandu yang bersentuhan langsung dengan anak-anak karena saat ini uang Posyandu hanya Rp75 ribu untuk satu Posyandu setiap bulan.
”Apa yang akan diberikan kepada anak-anak dengan uang segitu. Kalau pemberian makanan bergizi jangan hanya kacang padi namun berikan sesuatu yang berbeda yang berdampak pada penambahan gizi mulai dari susu mahal, beras spesial dan lainnya,” kata dia.
Dirinya terkejut 663 anak di kota wisata tersebut berpotensi stunting atau mengalami kekerdilan akibat kurangnya asupan gizi.
”Kita berkomitmen untuk melakukan penanganan kasus tersebut secara bersama-sama dengan seluruh pihak untuk menekan angka tersebut,” kata dia.
Dirinya meminta Dinas Kesehatan agar meningkatkan alokasi anggaran untuk membantu sumber makanan bagi Posyandu yang ada di daerah tersebut.
Sementara Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumbar Fatmawati mengatakan berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 prevalensi stunting di Bukittinggi 19 persen dan memang di bawah provinsi yang berada di angka 23,3 persen.
Angka ini harus menjadi perhatian karena target nasional nantinya adalah 14 persen di 2024.
“Melalui Satgas ini diharapkan penekanan angka stunting ini dapat dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan seluruh pihak. Kita sudah melakukan pemetaan dan pola intervensi yang dapat dilakukan di masing-masing wilayah,” kata dia. (pry)