BUKITTINGGI, METRO
Wakil Wali Kota Bukittinggi Marfendi hadiri puncak Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) Sumbar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Jalan Sudirman Kota Padang, Jumat (9/4). Selain dihadiri para kepala daerah se-Sumbar acara tersebut juga mengundang perwakilan UMKM binaan BI serta perwakilan perbankan.
FEKDI merupakan bagian dari kampanye kantor BI Perwakilan Sumbar dalam perluasan program elektronifikasi pembayaran di daerah meliputi, pengelolaan implementasi dan perluasan program elektronifikasi pembayaran. Kemdian pengkoordinasian, kerjasama dan edukasi dalam rangka fasilitasi serta perluasan program elektronifikasi pembayaran di daerah. Kampanye ini merupakan kesepakatan BI dengan empat kementerian sebagai bagian dari upaya mengejawantahkan amanat Perpres No.82/2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Untuk tahun 2021, kantor Perwakilan BI menargetkan pencapaian 12 juta merchant Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dan peningkatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) serta pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Gubernur Sumbar, melalui, Plh Sekdaprov Sumbar Benni Warlis menyebutkan, Pemprov Sumbar serta pemkab dan pemko se-Sumbar siap untuk mewujudkan program digitalisasi daerah. Salah satunya dengan melaksanakan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP). “Program ini perlu disosialisasikan lebih masif lagi dengan dukungan perbankan di Sumbar, terutama untuk penerapan QRIS kepada para pelaku usaha,” ujar Benni.
Pada acara puncak FEKDI tersebut, Wawako Marfendi bersama 11 kepala daerah lainnya di Sumbar menandatangani SK Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi daerah kabupaten dan kota sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah di Sumatera Barat dalam pelaksanaan program ETP.
Marfendi menyebutkan, Pemko Bukittinggi telah menerapkan transaksi keuangan elektronik pada beberapa transaksinya, seperti penggunaan e-money pada pintu masuk objek wisata. Menurut Wawako, penerapan ETP pada objek wisata diperkirakan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga dapat mencegah tindak korupsi.
“Penerapan ETP oleh Pemko akan ditambah secara bertahap. Kami berharap, ke depan semua transaksi masyarakat di Bukittinggi sudah menggunakan e-money,” jelas Marfendi. (pry)
