PDGPARIAMAN, METRO
Inspektorat Daerah Kabupaten Padangpariaman memimpin rapat koordinasi mengenai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Kantor Inspektorat. Koordinasi juga untuk penyiapan Dokumen Laporan Kerja dan Evaluasi Unit Kerja PMPRB Tahun 2020.
Rapat koordinasi dihadiri oleh perwakilan dari 10 OPD yang menjadi sample penilaian. Yaitu Disdukcapil, DPMPTP, DinsosP3A, Inspektorat, Kominfo, BKPSDM, Dinkes, DLHKPP, DistanKP dan BPKD.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Bimbingan Teknis Evaluasi atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Padangpariaman yang dilakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Sebelumnya Pihak Kemenpan RB merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Padangpariaman melakukan pengisian lembar kerja pada unit kerja sample (yang di tunjuk) agar melengkapi bukti dokumen pendukung.
“Sesuai arahan Kemenpan, seluruh dokumen paling lambat tanggal 30 juni 2020 dan telah sampai di KemenPAN RB,” kata Inspektur Padangpariaman Hendra Aswara, kemarin.
Pada tahun 2019 yang lalu, tambah Hendra, Kabupaten Padangpariaman memperoleh 77,49 untuk penilaian mandiri, sedangkan hasil dari Kemenpan RB memperoleh nilai 53,32.
“Kita berharap ini ada peningkatan di tahun 2020 ini, walaupun masih dalam suasana pandemi covid 19. Hal ini jangan menjadi halangan bagi kita untuk meningkatkan reformasi birokrasi di Padangpariaman,” ujarnya.
Hasil yang diharapkan dalam peningkatan nilai reformasi birokrasi adalah Perubahan mental aparatur yang lebih baik, sitim dan prosedur kerja yang jelas, akuntabilitas aparatur meningkat dan meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai harapan masyarakat. “Sesuai instruksi Bapak Bupati, bahwa di Padangpariaman tidak ada istilah pejabat tapi yang adalah adalah pelayan masyarakat,” tandasnya mengakhiri. (efa)
