SIJUNJUNG, METRO – Pemkab Sijunjung mengingatkan kepada agen dan pangkalan gas elpiji 3 kilogram untuk tidak melakukan penjualan diatas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Pertamina. Kemudian juga mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang berpenghasilan diatas Rp1,5 juta per bulan untuk tidak menggunakan gas elpiji 3kg yang telah disubsidi dan diperuntukan kepada masyarakat kurang mampu.
Ketentuan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 104 /2017 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tabung gas 3kg sudah ada peraturan yang mengatur, bahwa LPG tabung gas 3kg sudah jelas peruntukannya.
Menyikapi hal tersebut, Pemkab Sijunjung melalui Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Keuangan, Hasmizon dan Kabag Perekonomian Sekdakab, Hendry Chaniago menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi LPG PSO (Publik Service Obligation) di Balairung Lansek Manih, Kamis (28/11) kepada seluruh pengusaha pangkalan dan agen gas elpiji yang ada di Kabupaten Sijunjung yang juga melibatkan OPD dan camat, pihak Pertamina serta Hiswana Migas Sumbar.
“Ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk monitoring dan evaluasi barang yang telah disubsidi negara agar tetap sasaran dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Secara peraturan elpiji 3 kg itu hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Kalau ASN dan pelaku usaha di luar usaha mikro tidak boleh menggunakan gas bersubsidi itu, karena bukan haknya,” kata Hasmizon melalui Kabag Perekonomian, Hendri Chaniago.
Data yang diperoleh, setidaknya terdapat lima agen dan 136 pangkalan gas di Kabupaten Sijunjung. Dari jumlah tersebut masih tersisa sebanyak 22 nagari yang belum terdapat pangkalan gas. Untuk harga eceran tertinggi gas elpiji 3kg yang telah ditetapkan sebesar Rp17.000 hingga Rp17.700 per tabung. Harga tersebut merupakan pejualan dari pangkalan.
Pihaknya mengingatkan agar agen maupun pangkalan untuk selalu mensosialisasikan kepada masyarakat yang menggunakan gas tabung 3kg.
“Apabila tidak mampu beli yang 12 kilogram, maka ada yang 5Kg. Pokoknya, tidak menggunakan elpiji subsidi karena itu untuk masyarakat yang kurang mampu,” ujarnya.
Selain memberikan imbauan kepada pengusaha pangkalan gas dan agen, Pemkab Sijunjung juga membuat imbauan kepada ASN untuk tidak menggunakan gas elpiji 3kg. Pada pertemuan tersebut Pemkab Sijunjung juga mengusulkan kepada pihak Pertamina agar jumlah agen dan pangkalan yang ada di Kabupaten Sijunjung bisa ditambah, sehingga pendistribusian gas bisa menyeluruh disetiap nagari yang ada.
“Yang kita antisipasi itu terjadinya kelangkaan terhadap gas 3kg ini untuk masyarakat kurang mampu. Meskipun sejauh ini belum ada laporan terjadinya kelangkaan dalam waktu yang lama seperti yang terjadi didaerah lain,” katanya.
Disisi lain, Pemkab Sijunjung menjelaskan bahwa kewenangan secara langsung untuk melakukan pengawasan dan penindakan terkait pendistribusian gas elpiji 3 kg tersebut bukanlah kewenangan pemda.
“Kita juga tidak bisa masuk terlalu jauh tentang pengawasan dan penindakan adanya penjualan gas 3kg yang melebihi HET yang telah ditetapkan. Namun berupa imbauan dan sosialisasi tetap dilakukan, baik itu kepada pengusaha pangkalan, pihak Pertamina dan ASN dilingkungan Pemda,” jelasnya.
Pimpinan PT. Pertamina Persero Cabang Sumbar, Desra Ramayadi berharap sasaran subsidi itu memang tepat sasaran.
“Yang kami inginkan, sasaran subsidi untuk masyarakat itu memang tepat sasaran, bukan dinikmati oleh segelintir orang,” katanya. (ndo)
