DHARMASRAYA, METRO – Ketua Fraksi Gerindra Dharmasraya, Aandri Saputra menyebutkan bahwa apa yang disampaikan ada pandangan fraksi gerindra terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya merupakan hak masyarakat dan kewajiban pemkab untuk segera kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan kepada Posmetro pada Minggu (10/11) di Pulaupunjung.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, seharusnya tidak hanya sebatas fungsi administrasi belaka, tetapi juga menjalankan fungsi ekonomi dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
“Jika hanya mengedepankan fungsi administrasi belaka maka APBD Kabupaten Dharmasraya hanya akan sekedar memenuhi kesesuaian fungsi administrasi pemerintahan dan legalitas semata sehingga fungsi ekonomi menjadi terabaikan,” ujar Ketua Fraksi Gerindra, Aandri Saputra kepada Posmetro Minggu (10/11).
Sebelumnya faksi Gerindra memberikan pandangan umum atas Ranperda APBD Dharmasrya Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan beberapa waktu lalu, di Ruang sidang utama Gedung DPRD Dharmasraya, pada Kamis (7/11) kemarin.
Katanya, Dengan adanya penetapan Pemerintah Daerah untuk prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya selama tahun 2020, tentunya setiap penganggaran yang dilakukan oleh seluruh komponen Pemerintah Daerah betul-betul satu arah untuk pencapaian pembangunan yang diprioritaskan tersebut.
Selanjutnya salah satu yang dipandang perlu adalah pencapaian tujuan pembangunan sesuai dengan arah yang direncanakan dengan sasaran-sasaran yang terukur, sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Fraksi Gerindra berpandangan bahwa sistem pelayanan dasar masyarakat harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah,” tegasnya
Selanjutnya, kami dari Fraksi Gerindra juga menyampaikan beberapa hal yang kami pandang perlu untuk kita sikapi bersama diantaranya, Perencanaan yang matang dari Pemerintah Daerah sehingga nantinya diakhir tahun anggaran pencapaian-pencapaian dari setiap hal yang kita rencanakan berjalan dengan maksimal dan dapat dipertanggung-jawabkan dan mempunyai dampak yang baik kepada masyarakat banyak.
“Pemerataan pembangunan disetiap daerah yang ada di Kabupaten Dharmasraya, kami berharap hal ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehingga nantinya pembangunan tidak tertumpuk pada satu titik daerah saja sehingga pemerataan pembangunan yang kita harapkan akan tercapai,” katanya
Selanjutnya banyaknya jembatan gantung yang mulai rusak. Jembatan gantung yang merupakan kunci akses transportasi masyarakat, kami menilai dan dipandang perlu untuk menjadi prioritas Pemerintah Daerah mencarikan jalan keluar yang cepat dan tepat sehingga tidak berdampak buruk terhadap keselamatan serta ekonomi masyarakat nantinya.
“Kerusakan jembatan tersebut tersebar dibeberapa daerah, seperti jembatan penghubung antara nagari Ampalu dan nagari Padukuan kecamatan Koto Salak dan juga jembatan gantung di nagari Sialang Gaung kecamatan Koto Baru dan juga jembatan di jorong Sungai Rumbai nagari Padukuan yang menjadi akses keluar dari nagari padukuan yang kondisi nya saat ini sudah mulai turun dari ruas jalan,” jelasnya
“Jika tidak cepat diperbaiki tentunya akan menghambat kelancaran roda perekonomian masyarakat kabupaten Dharmasraya yang ada di nagari-nagari tersebut.
Selanjutnya sambung Aandri, jembatan penghubung antara nagari Koto Salak dengan nagari Ampalu. Terkhusus untuk jembatan ini harus menjadi catatan penting, pasalnya pengusulan pembangunan jembatan ini sudah beberapa kali di usulkan memalui musrembang, namun belum juga terealisasi bahkan belum ada tindak tanjut dari pemerintah daerah.
Kemudian, terkait kebersihan ruas-ruas jalan yang diselimuti semak belukar, karna di beberapa kecamatan masih banyak terlihat ruas jalan yang diselimuti semak belukar, hal ini akan berdampak buruk bagi masyarakat seperti kecelakaan dll. Kami berharap hal ini dapat di perhatikan dan di tindak lanjuti dengan cepat.
Selanjutnya terkait maraknya kebakaran di Dharmasraya. Dengan memperhatikan sering terjadinya kebakaran di kabupaten dharmasraya pada musim kemarau kemarin sehingga menyulitkan penanggulangan kebakaran oleh pemadam kebakaran rasanya sangat perlu penambahan Unit Pemadam kebakaran (Damkar) di setiap kecamatan yang belum memiliki mobil pemadam kebakaran.
Kemudian dengan sudah mulainya penyelengaraan festival Pemalayu, kami apresiasi usaha pemerintah daerah untuk meluruskan sejarah dan memperlihatkan ke mata dunia tentang luar biasa nya sejarah kabupaten dharmasraya dan tentunya juga tidak sedikit menguras APBD kita.
“Kami fraksi gerindra menegaskan festival ini jangan hanya sekedar bergembira ria saja namun kami berharap ada nya nilai edukasi sejarah yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya para pelajar dari tingkat SD, SMP dan SMA,” tegasnya
Terakhir, kita meminta lebih giatnya SKPD-SKPD untuk meningkat kinerja.
“Baik untuk pelayanan maupun untuk mencari sumber-sumber pembangunan sehingga nantinya manfaatnya pun dapat dirasakan oleh kabupaten yang kita cintai ini,” Pungkasnya. (g)