DHARMASRAYA, METRO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dharmasraya melaksanakan rapat evaluasi tahapan Pemilu 2019 yang diikuti ketua dan anggota PPK, utusan partai politik (Parpol) se-Kabupaten Dharmasraya di Gedung pertemuan Hotel Umega Gunung Medan, Kamis (10/10).
Rapat Evaluasi tersebut dihadiri seluruh komisioner dan staff KPU Dharmasraya, Ketua dan Komisioner Bawaslu Dharmasraya serta sebelas camat se- Kabupaten Dharmasraya. Ketua KPU Dharmasraya, Maradis mengatakan, bahwa Rapat evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat dan mengevaluasi semua tahapan pemilu 2019, baik pemilu legislatif (DPR-RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota), DPD-RI dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April 2019 lalu.
“Harapan dari Kegiatan evaluasi ini adalah untuk melihat dan mengevaluasi semua tahapan, baik kekurangan-kekurangan yang terjadi pada pemilu yang lalu agar dapat diperbaiki,” kata Maradis, dalam sambutannya saat Rapat Evaluasi Tahapan Pemilu 2019 tersebut.
Menurutnya, semua prestasi yang telah didapat agar tetap dipertahankan dan ditingkatkan agar proses pemilu dan demokrasi ke depan bertambah baik dan sempurna serta dapat meningkatkan trust (kepercayaan) masyarakat kepada KPU sebagai garda depan pengawal demokrasi.
“Sehingga mejadi harapan pula, output dari pemilu dapat mengahasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang amanah dan berintegritas dalam menjalankan amanah rakyat,” tegas Maradis.
Rinto Ernandi utusan partai PKS dalam rapat evaluasi tersebut mengapresiasi KPU atas suksesnya pelaksanaan pemilu serentak yang digelar pada 17 April 2019 lalu.
“Terkait dengan pelaksanaan pemilu di Dharmasraya kemarin, kita akui berjalan baik dan lancar, dan nyaris tanpa kendala. Hal itu tidak terlepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat sekaligus juga kinerja KPUD yang professional.
Selain itu katanya, karena divisi teknis ini adalah jantungnya pemilu, maka sangat penting hal-hal positif yang telah dilakukan untuk ditingkatkan dalam pelaksanaan pilkada mendatang.
Namun dirinya meminta, agar KPU juga melakukan kordinasi dan perluasan sosialisasi agar dalam menjalankan tahapan tidak terjadi tumpang tindih. Seperti, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di perbatasan kabupaten. (g)