BUKITTINGGI, METRO – Pengerjaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bukittnggi oleh kontraktor terancam putus kontrak, jika pengerjaan ketertinggalan masih tidak dapat dikejar sesuai target yang telah ditentukan hingga akhir bulan ini. Sebelumnya, pelaksana pun telah dilayangkan Surat Peringatan (SP) untuk ketiga kalinya oleh Pemko Bukittinggi.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi Yandra Ferry didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Bukittinggi Ramli mengatakan, pihak Pemko masih memberikan kesempatan bagi pelaksana untuk mengejar ketertinggalannya pascadiberikan SP III pada awal bulan kemarin.
“Jadi memang ada sebagian proyek yang langsung diputus kontraknya setelah mendapatkan SP III. Namun, kita masih memberikan waktu dan kesempatan bagi pelaksana saat ini meskipun telah diberi SP III. Dan jika pihak pelaksana masih tidak bisa mengerjakan ketertinggalan itu, maka akan kita ambil langkah terakhir yaitu pemutusan kontrak,” ujar Yandra Ferry.
Menurut dia, pihak pelaksana masih ketertinggalan sebanyak 24 persen pengerjaan yang harus dikebutnya hingga selesai bulan ini. Awalnya, SP I diberikan pada bulan Juni lalu karena pihak pelaksana ketertinggalan 10 persen pengerjaan dari target yang seharusnya. Disusul dengan SP II pada bulan Juli karena ketertinggal pengerjaan 19 persen.
“Target pengerjaan sejak dari awal hingga minggu ke 53 ini, pengerjaan pembangunan RSUD harus selesai sebanyak 49 persen. Namun, pihak pelaksana yang saat ini dipegang oleh PT Bangun Kharisma Prima (BKP) hanya sanggup menyelesaikan 25 persen,” ungkapnya
Yandra Ferry menjelaskan pihak pelaksana harus mengejar target secepat mungkin. Jika seandainya, pihak PT BKP, masih belum bisa mengerjakan ketertinggalan, maka otomatis akan dilakukan pemutusan kontrak kerja.
“Untuk pengerjaan selanjutnya, tentu akan dibahas terlebih dahulu. Ada dua alternatif yang akan dilakukan, bisa melalui penunjukan langsung, bisa di tender ulang kembali. Jika ditender ulang, tentu aja pembangunan dilanjutkan di tahun 2020 mendatang,” jelasnya.(u)
