BUKITTINGGI, METRO – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat, mengadakan kegiatan edukasi dan sosialisasi bantuan sosial nontunai di Balai Sidang Hatta, Rabu (19/6). Program ini dihadiri lagsung Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, unsur Forkopimda dan Kepala Dinas Sosial se-Sumatera Barat.
Kepala Dinas Sosial Bukittinggi Ellya Makmur, menjelaskan, penyaluran bantuan sosial nontunai di Bukittinggi telah dimulai sejak Januari 2017. Diawali dengan penyaluran banuan keluarga harapan. Selanjutnya, pada bulan Oktober 2018, Bukittinggi juga telah melakukan transformasi bantuan beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Selain PKH dan BPNT, program yang paling menjadi perhatian utama, yakni program pemberdayaan fakir miskin, melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dimana pada tahun 2019, Bukittinggi mendapat bantuan 50 Kube dan saat ini total Kube di Bukittinggi sebanyak 125 kelompok.
”Program Kube memberikan sumbangan terbesar bagi peningkatan pendapatan keluarga. Sehingga mempercepat masyarakat keluar dari kemiskinan,” ungkapnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Wahyu Purnama, menyampaikan, pencanangan program nontunai oleh pemerintah bersama Bank Indonesia telah dimulai sejak 2014. Hal ini dilakukan untuk menjadi salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak saat itu, berbagai program dilaksanakan dalam mensukseskan sistem non tunai.
”Termasuk program bantuan sosial saat ini, dikembangkan melalui sistem uang elektronik.
Kendala utamanya, memang terkait data dari kelompok penerima manfaat. Namun, Alhamdulillah Bukittinggi secara nasional menjadi yang terbaik dalam penyaluran dana bantuan sosial. Untuk itu, kita pilih Bukittinggj sebagai tuan rumah pelaksanaan sosialisasi progran bantuan sosial non tunai ini,” ungkap Wahyu Purnama.
Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, mengapresiasi Bank Indonesia yang memilih Bukittinggi sebagai tuan rumah pelaksanaan sosialisasi bantuan sosial nontunai. Untuk persoalan data, memang Bukittinggi telah menganggarkan secara khusus dana untuk validasi data penerima bantuan atau penerima manfaat ini.
”Pengentasan masalah kemiskinan, memang menjadi prioritas kami di Pemerintah Kota Bukittinggi. Berbagai program disusun, pembangunan dilaksanakan, yang fungsinya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Buktinya, sejak beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan Bukittinggi telah turun menjadi 4,8%,” jelas Ramlan.
Upaya pemerintah, tidak terfokus dengan memberikan bantuan tunai, namun dengan menjalankan program yang akan berdampak pada ekonomi masyarakat. “Contohnya, penataan warung atau kedai, yang tentunya akan dapat menbuat toko atau warung warga menjadi lebih baik dan menarik, sehingga banyak yang membeli ke warung itu.
Selain itu, program Kube, dimana kader diberi penykuhan atau pelatihan, agar mendapat ilmu dan dikembangkan menjadi sebuah usaha. Ini yang kita kembangkan di Bukittinggi,” ungkapnya.
Pemko Bukittinggi juga akan terus mendukung program non tunai. Karena dengan program ini, akan banyak penghematan di berbagai bidang. Dalam kegiatan sosialisasi ini, juga dilaksanakan penandatanganan kerjasama antara Polres Bukittinggi dengan Dinas Sosial Bukittinggi, tentang penyaluran bansos tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat administrasi. (u)