LIMAPULUH KOTA, METRO -Pascapileg dan Pilpres serentak digelar, kini pembicaraan dimasyarakat mulai mengarah kepada Pilkada. Beberapa daerah di Sumatera Barat bakal menggelar Pilkada pada tahun 2020 mendatang tidak terkecuali Kabupaten Lima Puluh Kota. Kini sejumlah partai politik di Kabupaten Limapuluh Kota sudah mulai membicarakan arah koalisi untuk menuju Pilkada.
“Memang setelah pembicaraan dengan ketua-ketua partai di Limapuluh Kota, arahannya ya menuju untuk Pilkada. Ada wacana pembentukan koalisi untuk mengusung Bupati dan Wakil Bupati nanti,” terang Edward Idrus Perantau Luak Limopuluah, Selasa (28/5) kepada awak media.
Dia merupakan Ketua Koalisi dari Limapuluh Kota Sepakat saat Pilkada 2015 lalu yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura dan PKS menuturkan, pembentukan koalisi tersebut terniat darinya mengingat Pilkada yang sudah begitu dekat.
Katanya, saat pembicaraan dengan ketua-ketua serta pengurus partai yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Demokrat dan PKB serta sejumlah partai lainnya di Pekanbaru beberapa waktu lalu, sepakat untuk membentuk koalisi menuju Pilkada. Yakni Koalisi Limapuluh Kota Adil.
“Saat pertemuan dengan pengurus parpol di Pekanbaru, ada arahan membentuk Koalisi 50 Kota Adil. Terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar dan PKB serta tidak tertutup kemungkinan ada partai lain untuk bergabung,” ucap Edward.
Ketiga parpol tersebut, berdasarkan hasil Pemilu 17 April lalu sudah memiliki 12 kursi di DPRD sebagai pengusung calon bupati dan wakil bupati nantinya. Yaitu 5 kursi Partai Golkar, 5 kursi Partai Demokrat dan 2 kursi di PKB. “Untuk pengusungan calon, setidaknya koalisi partai memiliki 7 kursi. Sedangkan wacana dari pembentukan Koalisi 50 Kota Adil sudah memiliki 12 kursi,” terangnya lagi.
Ketika ditanya, apabila Koalisi 50 Kota Adil memang terbentuk, siapa kandidat yang bakal diusung nantinya. Edward pun belum bisa memastikan.
“Ada banyak figur yang bagus, tetapi yang penting kita bentuk koalisi dulu,” ucapnya.
Sedangkan, Ketua DPD Partai Golkar Limapuluh Kota, Safaruddin Datuak Bandaro Rajo mengakui memang ada pembicaraan dengan elit politik Luak Limopuluah terutama terkiat arahan untuk menuju Pilkada. Tetapi, kata Ketua DPRD tersebut, belum ada kata pasti terhadap pembentukan koalisi menuju Pilkada.
“Menuju Pilkada nanti, memang harus ada koalisi. Karena itu perlu dibentuk koalisi. Partai Golkar belum memutuskan koalisi dengan partai apa. Ya kita lihat perkembangan kedepan,” ucap Safaruddin.
Begitu juga yang dikatakan Ketua DPC Partai Demokrat Darman Sahladi, untuk arah koalisi pada partai politik boleh-boleh saja. Tetapi, katanya, ada mekanisme yang harus dilalui serta pembicaraan serius dengan partai politik sebelum koalisi dibentuk.
Selain itu, anggota DPRD Sumbar tersebut menilai ada pertimbangan lain dalam pembentukan koalisi. Terutama soal koalisi dalam Pilpres lalu. “Koalisi saat Pilpres tidak bisa dipisahkan. Ini yang jadi pertimbangan bersama,” katanya. (us)