Bawaslu Pelototi Pleno Rekapitulasi Suara

DHARMASRAYA, METRO – Bawaslu Kabupaten Dharmasraya melalui masing-masing Panwascam kecamatan melakukan pengawasan dengan intens di setiap PPK dalam melakukan rekapitulasi surat suara Pemilu 2019. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Dharmasraya Laila Husni  mengungkapkan, pengawasan ini bertujuan agar pleno tidak terjadi penggelembungan maupun penyusutan perolehan suara. Hasil rekap tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di tempat pemungutan suara (TPS) sebelumnya, merupakan pedoman untuk penghitungan perolehan suara pada sesi berikutnya.
”Sebanyak satu pengawas dari kecamatan kita meminta untuk mengawasi proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan,” ujar Laila Husni.
Bawaslu membagi secara bergiliran proses pengawasan rekapitulasi suara tersebut terhadap petugas pengawasan di Sebelas Kecamatan.
“Setiap pleno rekapitulasi suara biasanya berbasis kecamatan. Maka saat jadwal kecamatan yang diplenokan akan disesuaikan panwas TPS yang berjaga didampingi panwas kecamatan dan aparat kepolisian,” ujar Laila Husni.
Saat bawaslu mengikuti rapat pleno tigkat kecamatan. Setiap pegawas membawa salinan C1, foto C1 plano dan kelengkapan rekap penghitungan di tingkat TPS yang dilakukan PTPS sebelumnya.
“Data pengawasan kita di TPS lalu senantiasa kita sandingkan dengan rekapitulasi, sehingga fungsi kontrol akan tetap berjalan,” ujar Laila Husni.
Kecamatan yang telah selesai melaksanakan Pleno rekapitulasi surat suara dan diikuti oleh kecamatan lainnya.
“Rekapitulasi di tingkat PPK yang pertama kali selesai adalah kecamatan, Asam Jujuhan, Koto Salak, Tiumang, Padang Laweh, Sungai Rumbai, Sitiung, Koto Besar, IX Koto, Timpeh, dan yang masih dalam proses adalah kecamatan Koto Baru dan Pulau Punjung, karena banyaknya jumlah TPS di dua kecamatan tersebut,” jelas Laila Husni
Selanjutnya setiap pleno dan rekapitulasi selesai di kecamatan, kemudian dikirimkan ke KPUD Dharmasraya.
”Bawaslu Kabupaten semenjak surat suara selesai di rekap di tingkat PPK dan dikirimkan ke KPUD Dharmasraya, kemudian Bawaslu mengutus dua orang staff untuk mengawasi logistik yang telah masuk,” kata Laila Husni. (g)

Exit mobile version