TANAHDATAR, METRO – Guna percepatan peningkatan capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Tanahdatar, Pemkab Tanahdatar bersama Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melaksanakan rapat bersama di Gedung Indo Jolito Batusangkar, Selasa (16/4).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh Ryan Abdullah Putra menyampaikan, untuk percepatan pencapaian UHC Tanahdatar perlu dibentuk Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama.
“Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama dibentuk salah satunya untuk membangun kemitraan dalam memberikan dukungan bagi perluasan rekruitmen peserta program Jaminan Kesehatan,” sampai Ryan didampingi Kabid Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Nining Indira K dan Kepala BPJS Kesehatan Tanahdatar Erwin Fadillah.
Saat ini jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Tanahdatar ungkap Ryan baru mencapai 82,14 persen dari jumlah penduduk 370.993 jiwa. Sementara capaian provinsi sebesar 83 persen. Untuk capaian peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibantu melalui APBD Kabupaten Tanahdatar sebanyak 62.075 peserta atau sebesar 17 persen.
“UHC merupakan capaian jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN-KIS sudah di atas 95 persen, untuk itu perlu upaya bersama mewujudkannya,” ujar Ryan.
UHC perwujudan tiga hal terang Ryan, yaitu kesamaan akses pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan terus meningkat bagi peserta yang menerima pelayanan dan memastikan bahwa biaya pelayanan kesehatan yang digunakan tidak merugikan masyarakat secara finansial.
Bupati Tanahdatar Irdinansyah Tarmizi menyampaikan, dukungannya untuk pencapaian UHC Tanah Datar. “Melalui forum komunikasi ini, saya berharap lahir upaya-upaya sistematis sehingga terjadi percepatan capaian UHC di Tanah Datar dan adanya sinergi antar pemangku kepentingan,” ujarnya.
Salah satunya harap bupati, untuk meningkatkan jumlah kepesertaan JKN-KIS adalah himbauan kepada tenaga honorer, perangkat nagari, karyawan badan usaha untuk segera mendaftar sebagai peserta JKN-KIS.
Untuk nagari-nagari yang kepesertaan masyarakatnya sudah di atas 95 persen harap bupati perlu diberikan penghargaan.
“Berdasarkan data sementara BPJS, sudah ada 14 nagari yang capaian kepesertaan JKN-KIS sudah UHC dan baru Nagari Tabek Patah yang sudah terdaftar perangkat nagari dan keluarganya sebagai peserta JKN-KIS, sehingga kiranya perlu diberi penghargaan,” ucapnya.
“Kita akan segera buat surat edaran agar tenaga honorer, perangkat nagari termasuk karyawan badan usaha bisa mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS,” ucap bupati.
Untuk peningkatan anggaran PBI yang ditanggung APBD sampai bupati akan dikaji lagi sesuai kemampuan keuangan daerah. Lebih lanjut bupati berharap ada peluang bisa dibantu menggunakan dana donasi dan CSR pihak swasta, perantau ataupun melalui APB Nagari untuk pembiayaan iuran bagi masyarakat tidak mampu termasuk yang sudah ada selama ini melalui bantuan Baznas Tanahdatar. (ant)