“Terkadang tidak semua saran bisa diterima oleh semua pihak. Kita harus maklum. Namun, untuk teknis penggunaan anggaran atau penyaluran dana desa, saya yakin nagari sudah paham. Hanya saja, program baru dari pusat perlu dipelajari bersama-sama,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Yulianto turut menyinggung masih minimnya jumlah wali nagari definitif di Pasaman Barat. Dari 90 nagari yang ada, baru tiga yang dipimpin oleh wali nagari definitif, sementara sisanya masih dijabat oleh pejabat (PJ). “Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Nagari sudah definitif, tetapi wali nagarinya masih dijabat oleh PJ. Hal ini perlu segera kita pikirkan bersama,” tegasnya.
Bupati Yulianto juga mengingatkan agar pendamping desa memahami karakteristik dan kearifan lokal masing-masing nagari yang menjadi wilayah tugas mereka. Menurutnya, pendekatan yang tepat diperlukan dalam menjalankan pemerintahan di tingkat nagari. (end)
