Katanya, pekan kebudayaan daerah yang sudah dipersiapkan lama, tentunya sudah memakan waktu sejumlah pegiat seni budaya serta masyarakat. “Kasihan kita, orang-orang sanggar sudah lama latihan mempersiapkan diri. Masyarakat juga sudah gotong-royong mempersiapkan lokasi,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa Hatma mengaku sudah mendapat kabar itu sejak Sabtu (5/7). Katanya, alasan pembatalan pekan kebudayaan itu tidaklah logis. Yakni menyangkut tidak boleh menggunakan anggaran daerah. “Kalau tidak boleh pakai anggaran, kenapa dicetus kegiatan ini?,” tanyanya heran. Anak nagari Batanganai ini pun mengungkapkan, beragam spekulasi sudah bermunculan karena pembatasan pekan kebudayaan di DIBDItitik mendekati pelaksanaan kegiatannya.
Bupati Salahkan Koordinasi Disdikbud
Menyikapi terkait pembatalan pekan kebudayaan di Nagari Katapiang tersebut, Bupati Padangpariaman, John Kenedy Azis, menyampaikan sejumlah penjelasan yang hampir serupa dengan mengatakan keputusannya dilandasi dua pertimbangan. Pertama menyangkut Inpres No 1 Tahun 2025. “Di sini jelas, persoalan efisiensi ini dilaksanakan oleh semua daerah di Indonesia. Untuk itu, Pemkab Padangpariaman juga harus mengacu pada apa yang sudah ditetapkan oleh Presiden ini,” katanya.
Katanya, anggaran yang dipakai untuk Pekan Kebudayaan Daerah Ke-1 sangat besar, yakni Rp200 juta. Hal itu dianggap tidak sesuai dengan tuntutan efisiensi pada Inpres dimaksud. “Kami tidak mau ada pandangan bahwa di tengah efisiensi ini, kita masih juga menghambur-hamburkan anggaran sebesar ini,” sebutnya.
JKA pun menyalahkan Disdikbud Padangpariaman yang tidak berkoordinasi baik antara Bidang Kebudayaan dengan pimpinannya. “Acara ini sedianya dikelola oleh Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan. Namun, pihak tersebut tidak berkoordinasi dengan pimpinannya. Ini yang sedang kita benahi,” sebutnya. “Selain itu, dalam penyelenggaraan festival yang sudah-sudah, tidak menyertakan APBD yang ada di pemda. Dana Festival itu didapatkan dari dukungan para sponsor, perantau dan masyarakat, serta dari nagari,” sambung JKA. “Jangan sampai, katanya nagari-nagari lain menjadi cemburu karena ada kegiatan yang menggelontornkan APBD sedemikian besar di salah satu nagari saja.
Di sisi lain, JKA menekankan bahwa apa yang sudah dipersiapkan oleh para seniman yang sedianya akan tampil pada Pekan Kebudayaan Daerah 1 akan tetap diberi wadah. “Kami akan alihkan ke format yang lain, dan langsung dikoordinir bersama pemerintah nagari tanpa melibatkan dinas,” ungkapnya.
“Ada acara baru nanti yang akan mengakomodir persiapan penampilan yang sudah dilaksanakan sekarang oleh para seniman kita. Dinas akan kita evaluasi dulu,” jelasnya.
Tentang kapan acara baru yang dimaksud, selanjutnya akan tergantung pada stakeholder kegiatan nantinya di tingkat nagari. “Kami yakin, nagari (Katapiang) bisa, karena dukungan dari berbagai tokoh sudah jelas untuk kemajuan kesenian di Katapiang,” tukas JKA. Untuk diketahui, Pemkab Padangpariaman sebelumnya mencanangkan program 100 festival pada Rabu (11/6). Untuk kegiatan pertamanya ditetapkan di Nagari Katapiang pada Kamis-Sabtu (10-12/7). Namun, kegiatan itu dikabarkan dibatalkan oleh Bupati Padangpariaman pada Kamis malam (3/7). (efa)
