PASAMAN, METRO – Pemkab Pasaman menggelar sosialisasi kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam upaya pencegahan kasus stunting di setiap nagari yang tersebar di Pasaman, Senin (1/4). Tercatat jumlah balita stunting di Kabupaten Pasaman mencapai 1.253 orang anak. Angka itu tersebar di 10 nagari dari total 37 nagari. Angka itu terdapat di Nagari Cubadak, Duokoto dengan jumlah balita stunting mencapai 415 orang anak.Di Nagari Ladang Panjang, Tigo Nagari 172 orang anak, Muaro Seilolo, Mapattunggul Selatan 164 anak, Ganggo Hilia, Bonjol 137 anak, Malampah, Tigonagari 102 orang anak.
Kemudiadi Binjai, Tigonagari 83 orang anak, Koto Kaciak, Bonjol 68 anak, Panti 52 orang anak, Kotorajo, Rao Utara 51 orang anak. Terakhir, Nagari Simpang Tonang, Duokoto 9 orang anak.
Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bito Wikantosa mengatakan, penanggulangan stunting merupakan masalah nasional yang perlu ditanggulangi secara bersama.
“Untuk itu masalah stunting ini perlu ditanggulangi melalui kerja bersama lintas sektor sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019,” kata Bito.
Penurunan angka stunting menjadi target dan prioritas Nasional dengan mengarahkan kementerian dan lembaga untuk berkoordinasi agar Program Masuk Desa (PMD) menjadi terpadu dalam menanggulangi stunting. Selain itu, agar perencanaan dan penganggaran di desa menjadi efektif dan turut berkontribusi dalam mencegah dan menurunkan stunting.
Sementara itu Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis mengatakan, menurut data yang dirilis Kemendes PDT dan Transmigrasi pada 2018, Pasaman merupakan kabupaten yang menjadi lokus penderita stunting dengan jumlah balita stunting di daerah itu mencapai 1.253 orang anak.
“Stunting ini telah menyebabkan anak-anak gagal tumbuh dan berkembang secara normal. Secara umum penyebabnya masih rendahnya ketersediaan air bersih, kurangnya asupan gizi dan kurang baiknya sanitasi lingkungan,” ungkap Bupati.
Melalui momentum sosialisasi tersebut, Yusuf Lubis berharap, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana air minum, penyediaan air bersih dan sanitasi di daerah itu.
“Khususnya, kami berharap untuk pemenuhan sarana air minum melalui program Pamsimas dan Program Penyediaan Air Bersih, serta perbaikan sanitasi lingkungan di Nagari penderita stunting, pengadaan jamban, bantuan rehabilitasi rumah dan perbaikan drainase,” ujarnya. (cr6)
