PADANG, METRO–Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly S.Psi menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Rabu (7/5) di Auditorium Istana Gubernur, Padang. Rakor yang dipimipin langsung Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni, Wakil Dubes Australia untuk Indonesia Simon Flores, Rektor UNAND, Forkopimda, Bupati/Walikota dan Kepala Pelaksana BPBD se-Sumbar, serta organisasi relawan kebencanaan termasuk FPRB, PMI, KOGAMI, Tagana, Jemari Sakato, APDI, dan ORARI.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam sambutannya menyampaikan, rakor ini perlu dilaksanakan guna meningkatkan kesiapsiagaan bencana di daerah yang dikenal rawan gempa. “Sumbar merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rawan terhadap bencana alam karena berbagai faktor geologi, geografis, dan klimatologis. Secara geografis, Sumbar menjadi daerah yang berpotensi bencana alam karena berada di pesisir pantai dan diapit gunung berapi,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan, meskipun frekuensi bencana nasional dari Januari hingga Mei 2025 tergolong relatif tidak masif, namun kewaspadaan dan kesiapsiagaan tetap menjadi prioritas utama, khususnya di Provinsi Sumbar yang merupakan wilayah rawan bencana.
Jendral bintang tiga itu juga menyampaikan pentingnya langkah mitigasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. “Kita semua sepakat bahwa pencegahan dan upaya proaktif sebelum bencana terjadi sangat penting, dan rapat ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa BNPB telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan ke Sumatera Barat, baik dalam bentuk logistik kesiapsiagaan maupun bantuan pasca bencana, ini menyusul bencana besar yang melanda wilayah Sumatera Barat pada Mei 2024 lalu. Dikatakannya, bantuan tersebut termasuk pembangunan tempat pengungsian sementara dan distribusi logistik darurat di berbagai Kabupaten dan Kota.
Ia menambahkan, koordinasi dan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, daerah, serta elemen masyarakat adalah kunci utama dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan menyeluruh.
