PASBAR, METRO–Bupati Pasaman Barat (Pasbar), Yulianto, menggelar temu ramah bersama insan pers se-Pasbar di rumah dinas bupati pada Rabu malam (7/5). Acara tersebut dihadiri oleh Pj. Sekda Pasbar Dodi San Ismail, Kepala Dinas Kominfo Armen, Kepala Kesbangpol Yosmardivia, Kepala Dinas Perikanan Zulfi Agus, serta para wartawan dari berbagai media.
Dalam sambutannya, Bupati Yulianto menekankan pentingnya peran media massa sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Pertemuan ini bertujuan untuk mendengar langsung masukan dan saran dari teman-teman media. Pemerintah sangat memerlukan informasi dari lapangan, agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengajak insan pers untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang edukatif dan membangun, terutama di tengah keterbatasan anggaran yang saat ini dihadapi daerah. “Kita harus bergandengan tangan untuk membangun Pasaman Barat ke arah yang lebih baik, meskipun tantangan anggaran sedang kita hadapi bersama,” tambah Yulianto.
Dalam sesi diskusi, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari penanganan bantuan untuk korban gempa dengan kerusakan ringan, persoalan BPJS nonaktif, tunjangan kinerja daerah (TKD), hingga implementasi visi misi kepala daerah. Tidak hanya itu, isu hukum seperti pencurian sawit dan wacana perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi jurnalis juga turut menjadi sorotan.
Menjawab hal tersebut, Bupati menyampaikan bahwa meskipun keterbatasan anggaran menjadi tantangan, pihaknya tetap berupaya menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.
“Langkah-langkah strategis telah kami tempuh, seperti koordinasi ke gubernur, sinergi dengan DPRD Provinsi, dan pendekatan kepada kementerian terkait untuk penanganan BPJS serta kebutuhan pasca-bencana. Kami ingin tetap hadir dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Bupati juga mengungkapkan sejumlah target program prioritas yang akan dicapai, di antaranya pelayanan kesehatan di daerah terpencil bekerja sama dengan IDI, optimalisasi lahan tidur seluas 500 hektar untuk budidaya padi, percepatan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) berbasis digital, dan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Dengan kondisi anggaran saat ini, kami akan mengoptimalkan penerimaan daerah, seperti pajak rumah makan, pajak kendaraan, dan pajak galian C, khususnya dari perusahaan perkebunan. Revitalisasi PJU dan balik nama kendaraan non-BA juga menjadi bagian dari strategi peningkatan PAD,” paparnya.
Sementara itu, Pj. Sekda Pasbar drh. Dodi San Ismail menambahkan bahwa Pasbar masih menghadapi defisit anggaran yang cukup besar, bahkan setelah dilakukan exit meeting bersama KPK.
“Pasbar termasuk daerah dengan defisit terbesar pada periode 2018–2024. Namun, kita tetap optimis. Beberapa program strategis seperti pendidikan gratis dari SD hingga SMA sedang dijajaki dengan pemerintah pusat, dengan syarat data dan dokumen terpenuhi. Termasuk program ketahanan pangan sebagai solusi di tengah efisiensi anggaran,” jelasnya. (end)
