DHARMASRAYA, METRO–Dalam Musrenbang RKPD Tahun 2026, Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani dorong setiap OPD untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif seperti skema kerja sama dengan pihak swasta melalui Public Private Partnership (PPP) serta memanfaatkan peluang dana hibah dan investasi.
Dijelaskanmya, bahwa persoalan tantangan pembangunan Kabupaten Dharmasraya makin rumit manakala Kabupaten Dharmasraya tidak masuk dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2030. Padahal, masuknya Dharmasraya dalam RPJM Nasional sangat penting untuk menjadi landasan kuat dalam meraih dana-dana pusat.
“Tanpa dukungan kebijakan nasional, Dharmasraya harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan sumber pendanaan pembangunan yang lebih besar”, ungkapnya.
Namun ditengah kerumitan yang sedang melanda, Annisa tetap optimis dengan keadaan yang ada. Ia menilai bahwa Kabupaten Dharmasraya ditopang oleh sektor ekonomi yang kuat, yakni perkebunan, perdagangan, dan sumber daya alam yang melimpah. Dengan tim yang solid, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yakin tantangan ini akan dapat dilewati dengan baik.
Dirinya berharap Musrenbang kali ini bukan hanya seremonial belaka, di mana pihak yang terlibat pasif dan hanya mengikuti alur yang ada. Ke depan Ia menginstruksikan OPD untuk mengutamakan program dan kegiatan yang menyentuh masyarakat secara langsung, dan menjalankan prinsip efisiensi sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, secara lugas juga mengupas permasalahan fiskal daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2030.
Acara yang berlangsung di Auditorium Dharmasraya, Pulau Punjung, pada Kamis (27/03/2025) ini dihadiri oleh Wakil Bupati, Leli Arni, Forkopimda diantaranya, Kajari Ariana Juliastuty, Anggota DPRD Sutan Riki Al Khaliq mewakili pimpinan, Wakapolres, Kompol Armijon, perwakilan Koramil, Kepala Bappeda Provinsi Sumbar, Kakan Kemenag, H. Masdan, termasuk jajaran pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, serta perwakilan masyarakat.
Dalam paparannya, Annisa menyoroti tantangan utama yang dihadapi Dharmasraya dalam aspek fiskal, mulai dari ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga strategi pengelolaan belanja daerah agar lebih efisien dan berdampak luas bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa perencanaan pembangunan yang matang harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada transfer pusat. Dharmasraya harus berinovasi dalam menggali potensi ekonomi lokal guna meningkatkan PAD. Sumber daya yang kita miliki harus dimanfaatkan secara optimal, baik dari sektor pertanian, perkebunan, maupun sektor lainnya,” ungkap bupati perempuan pertama di Sumatera Barat itu.
Menurutnya, ada beberapa persoalan yang jika tidak diselesaikan mulai saat ini maka fiskal Kabupaten Dharmasraya selamanya tidak akan membaik. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret harus segera diambil agar kondisi keuangan daerah semakin sehat dan mandiri.
Dirinya mengatakan sejak efektif masuk kantor sekitar 3 minggu yang lalu, ia menjadikan sektor fiskal sebagai fokus utama. Ia menilai bahwa tanpa perbaikan dalam sektor ini, pembangunan daerah akan mengalami stagnasi dan ketergantungan terhadap dana pusat akan semakin tinggi.
Dikatakan pula bahwa persoalan mendasar dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya adalah terlalu tingginya ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan transfer pusat.
Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya menciptakan kemandirian fiskal daerah. Ia mencermati bahwa jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka rasio ketergantungan APBD terhadap transfer pusat hampir mencapai 85 persen.
