FKS SMK Swasta Sampaikan Keluhan ke DPRD, Alami Kekurangan Siswa Tiap Tahun

sampikan persoalan-- Pengurus dan anggota Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKS) SMK Swasta Se-Sumbar sampikan persoalan ke DPRD Sumbar.

PADANG, METRO–Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri, bersama Kabid PSMK Dinas Pendidikan Sumbar, Ariswan, menerima audiensi dari pengurus dan anggota Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKS) SMK Swasta Se-Sumbar. Senin, (20/1).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Banggar DPRD Sumbar ini terkait rencana pelaksanaan penerimaan peserta didik  Baru (PPDB) tahun 2025, serta kebutuhan dan dukungan bagi sekolah swasta, khu­susnya SMK Swasta.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta Se-Sumbar, Zardoni, dalam pertemuan ter­sebut menyampaikan ada dua agenda yang disampaikan dalam audiensi ter­sebut. Pertama, persiapan pelaksanaan PPDB 2025, diskusi tentang dukungan dan kebijakan yang diberikan DPRD untuk memastikan PPDB berjalan dengan baik.

Kedua, bantuan untuk sekolah swasta: permohonan dukungan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMK Pratama Padang, termasuk bantuan sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar.

“ Kami juga menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi SMK swasta yang terus mengalami ke­kurangan siswa. Setiap tahun semakin banyak se­kolah swasta tutup karena kekurangan siswa,” bebernya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Evi Yandri menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai masukan yang diterima.

“Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami pelajari dan tindaklanjuti sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kami memahami pentingnya keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta dalam pembangunan pendidikan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Evi Yandri juga menjelaskan bahwa pihaknya siap mendukung solusi yang memungkinkan sinergi antara sekolah negeri dan swasta.

Ia menyebut bahwa anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan sekolah swasta melalui mekanisme yang sesuai.

”Bapak dan ibu dapat ber­komunikasi dengan anggota DPRD Sumbar terkait usulan hibah atau duku­ngan lainnya, tentunya dengan melibatkan Dinas Pendidikan agar sesuai dengan aturan yang ada,” tambahnya.

Dengan transisi kebijakan yang tepat, Evi berharap pendidikan di Su­matera Barat dapat lebih merata dan berdaya saing, baik di tingkat negeri maupun swasta.(hsb)

Exit mobile version