PADANG, METRO–Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat terus menunjukkan komitmennya untuk menghapus diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, seiring dengan meningkatnya jumlah kasus yang dilaporkan.
Dalam upaya ini, NPWCC Sumbar mengadakan pertemuan dengan DPRD Sumbar, yang diterima langsung oleh Ketua DPRD, Muhidi, bersama sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Pertemuan ini membahas strategi optimal dalam penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender.
Direktur NPWCC Sumbar, Rahmi Meri Yenti, memaparkan bahwa sejak 2015 hingga 2023, sebanyak 952 kasus kekerasan berbasis gender telah dilaporkan.
“Namun, penanganan kasus-kasus ini masih belum komprehensif sehingga kekerasan terhadap korban berisiko berulang,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kendala utama dalam penanganan, yaitu keterbatasan anggaran yang tersedia.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, merespons dengan tegas pentingnya langkah konkret untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, dan akademisi sangat diperlukan untuk memastikan hasil yang maksimal.
Komentar