PADANG, METRO–Komisi II DPRD Provinsi Sumbar menggelar rapat evaluasi kegiatan 2024 dan persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dengan mitra kerja, baru-baru ini. Dari evaluasi pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja komisi II termasuk serapan anggaran, cukup bagus.
Diharapkan kedepan, target-target kinerja dalam upaya pembangunan daerah tahun 2025 dapat tercapai dengan maksimal.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Ilson Chong saat diwawancarai, Jumat (10/1) menyatakan, secara keseluruhan yang disampaikan oleh OPD mitra kerja komisi II adalah keterbatasan anggaran untuk menjalankan program kegiatan pada 2025. Namun ketika telah disampaikan kepada TAPD, anggaran tidak memadai.
Terkait keterbatasan anggaran, Ilson menjelaskan, Komisi II DPRD Sumbar pernah meninjau pabrik es yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan di Tiku Kabupaten Agam. Karena sudah tidak layak maka akan dikerjasamakan dengan pihak swasta. Untuk operasional pabrik tersebut hanya Rp1,7 miliar lebih.
“Jika dana operasional awal terpenuhi maka bisa menghasilkan PAD Rp1,2 miliar per tahun. Dikerjasamakannya pabrik tersebut dengan kondisi sekarang, juga untuk memenuhi capaian target pendapatan,” katanya.
Dia menyebut, tidak mudah untuk mendapatkan PAD di Sumbar dimana perusahaan-perusahaan besar tidak ada, tentunya ketergantungan pada anggaran pemerintah pusat tidak bisa dihindari. OPD-OPD Sumbar telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan PAD, namun keterbatasan keuangan daerah menjadi kendala.
“Kita apresiasi kinerja OPD, di tengah keterbatasan, program kegiatan 2024 tetap berjalan maksimal,” katanya.
Dia menambahkan, Komisi II DPRD Sumbar terus berkomitmen menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dengan maksimal, pada rapat evaluasi kegiatan dan persiapan pelaksanaan kegiatan 2025, dilakukan sesuai jadwal Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbar.
“OPD mitra kerja hanya delapan, pelaksanaan jadwal tetap dilakukan selama dua hari sesuai jadwal Bamus,” katanya.
Dia menyebut, OPD mitra kerja Komisi II DPRD Sumbar sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat, mestinya TAPD lebih mem[1]perhatikan untuk optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk masyarakat luas.(hsb)
Komentar