Sonny menyampaikan, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan ILP ini. Seperti belum adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kader Posyandu Terintegrasi. Belum adanya kesepakatan dalam prosedur pelaksanaan integrasi dan terdapat perbedaan standar biaya honor kader yang berpotensi menimbulkan ketimpangan.
“Kendala-kendala yang terjadi ini harus segera kita carikan solusi bersama, agar ILP di Posyandu Terintegrasi dapat berjalan optimal. Beberapa arahan yang dapat menjadi acuan kita bersama, di antaranya kejelasan tupoksi kader, penyamaan standar prosedur, kesejahteraan kader, penguatan kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi dan inovasi,” jelas Sonny.
ILP di Posyandu terintegrasi ini, melayani posyandu bayi, balita, remaja, dewasa maupun lansia. Biasanya posyandu ini terpisah, namun dengan program ILP ini menjadi satu dinamakan Posyandu Terintegrasi. Ini melayani pengukuran tinggi badan, berat badan, imunisasi, pemeriksaan HB, tekanan darah, gula darah, screening TB dan Anemia.
Selain Pj Wako Sonny, juga bertindak sebagai narasumber Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dr. Marryo Borry WD, MARS. Ikut hadir Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA, Drs. Osman Bin Nur, M.Si, camat, lurah dan lainnya. (rmd)
