“Saya menunduk untuk menyembunyikan air mata yang menetes. Tak tertahan. Betapa besarnya harapan mereka selama ini. Namun, rasa haru itu pulalah yang menambah semangat. Ini momen yang sangat mengharukan jelang periode pertama berakhir,” tutur Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir.
Eky Prima Endo—Sijunjung
Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir menceritakan bahwa dirinya pernah menangis saat turun ke masyarakat. Siapa sangka, bupati muda berbadan kekar itupun dibuat luluh hingga berlinang air mata usai mendengar curahan hati sekelompok ibu-ibu.
Benny mengisahkan, Ia pernah didatangi sekelompok ibu-ibu yang menyampaikan terima kasih atas kebijakan yang dibuat untuk pengangkatan tenaga honorer atau tenaga harian lepas (THL) menjadi PPPK.
Sambil menangis, ibu-ibu itu menyampaikan betapa harapnya mereka selama ini. “Alhamdulillah, Tuhan menjawab doa kami melalui kebijakan yang bapak buat. Bertahun lamanya kami menantikan. Kami sangat berterima kasih. Kami berharap jangan sampai di sini saja, pak” ungkap Benny menirukan.
Benny mengakui, ada banyak momen haru saat bertemu dengan masyarakat. Namun, baru kali ini dirinya yang sampai meneteskan air mata.
Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir dan Wakil Iradattillah merupakan salah satu kepala daerah yang dengan tegas dan berani mengambil kebijakan untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer dan THL menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Rombongan ibu-ibu itu menyampaikan bahwa masih banyak tenaga honorer yang sedang berjuang untuk bisa diangkat menjadi PPPK. “Kami mohon tuntaskan ini semua, pak. Wujudkan pengharapan teman-teman kami yang masih berjuang” sebutnya.
Benny tertegun, kepalanya tertunduk sendu. Tenyata begitu besar pengharapan tehadap kebijakan yang ia ambil. “Tanpa sadar air mata saya menetes. Mungkin ini momen yang paling sedih menjelang periode pertama ini berakhir,” ungkapnya saat ditemui.
Tapi kesedihan itulah yang menambah semangat baginya untuk melanjutkan membangun Sijunjung. “Kepuasan bagi seorang pemimpin adalah di saat keputusan yang diambil bermanfaat bagi orang-orang yang dipimpin. Ini tak ternilai,” tutur Benny.
Dengan masa jabatan yang singkat di periode pertama, ia dituntut untuk bisa tetap memaksimalkan pembangunan. Bahkan pasca diterjang badai Pandemi Covid-19 sekalipun, Sijunjung harus tetap membangun dengan semua keterbatasan. Tak banyak yang paham tentang itu.
“Misi kita membangun Sijunjung. Berapa ribu tenaga honorer dan THL yang nantinya harus dirumahkan kalau kebijakan ini tidak diambil? Tak terbayang kalau mereka ada yang honor bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun lamanya mengabdi dengan gaji yang tidak layak. Naif rasanya kalau diberhentikan begitu saja,” pungkas Bupati Sijunjung.
Sejak resmi dilantik pada Februari 2021 lalu, Bupati Benny Dwifa melakukan pengangkatan PPPK setiap tahunnya. Mulai dari tenaga pendidik, kesehatan, teknis dan lainnya.
Bahkan saat ini, Sijunjung merupakan daerah yang melakukan pengangkatan PPPK jalur khusus terbanyak dengan jumlah 1.046 formasi, untuk menuntaskan persoalan honorer dan THL di lingkungan Pemkab Sijunjung.
“Mungkin banyak yang menilai ini pilihan yang sulit, karena aturan dari kementrian tidak lagi membolehkan pegawai honorer atau THL. Jadi pilihannya ada dua, diangkat jadi PPPK atau diberhentikan. Maka kita putuskan untuk mengangkat jadi PPPK,” tegasnya.
Ada konsekuensi pada kebijakan yang diambil Bupati Sijunjung itu. Mengangkat ribuan honorer menjadi PPPK akan berimbas pada ruang gerak anggaran daerah (APBD) Sijunjung. Anggaran akan tersedot lebih untuk membayar gaji pegawai (PPPK).
Benny Dwifa yang merupakan lulusan IPDN tahun 2008 itu menjelaskan, setiap kebijakan yang diambil tentunya dengan pertimbangan, kajian dan mekanisme solusi yang telah disiapkan.
“Memang APBD kita di Sijunjung tidak bertambah. Namun, kita terus berupaya melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran secara menyeluruh. Kebijakan ini kita ambil, tapi Pembangunan Sijunjung tetap berjalan,” sebutnya.
Hal itu mengharuskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bekerja ekstra untuk menyusun anggaran pada setiap struktur perangkat daerah. Memilah berdasarkan skala prioritas dan melakukan efisiensi pada setiap pos anggaran. “Kita bersyukur, meski keterbatasan pembangunan Sijunjung terus bergerak. Bahkan hingga kini pemberian TPP pegawai tidak terganggu. Coba lihat daerah lain, pembayaran TPP sudah banyak yang dipotong, malah ada yang dihapuskan,” jelas Bupati Sijunjung.
“Ini ibaratnya menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus dan tepung tidak berserakan. Orang minang bilang, Bakisa di Nan Sampik,” katanya menambahkan.
Disampaikannya, kunci dalam membangun daerah adalah kolaborasi dengan semua pihak. Baik dengan pemerintah pusat hingga masyarakat.
“Kuncinya kolaborasi. Kita membangun relasi dan hubungan baik, ada pihak yang mau membangun Sijunjung, mari kita bergandeng tangan. Kalau hanya mengandalkan APBD saja, pembangunan daerah tidak akan terwujud,” ungkapnya.
Benny mengakui, bahwa masih banyak sektor pembangunan yang harus diselesaikan. “Masih banyak yang harus kita selesaikan. Perjuangan ini belum berakhir, namun perlahan satu per satu InsyaAllah pembangunan Sijunjung kita tuntaskan,” paparnya.
Pihaknya berharap dukungan dari semua pihak untuk bersama-sama bekerja untuk memaksimalkan pembangunan Sijunjung kedepan. Menurutnya, tanpa dukungan itu pemerintah tidak bisa berbuat banyak. (*)