PENJABAT (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra, memberikan jawaban atas pemandangan umum lima fraksi DPRD terkait Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Imbral, Selasa (26/11), di Ruang Sidang DPRD.
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Nurafni Fitri, anggota DPRD, unsur Forkopimda, Pj Sekdako Dr. Winarno, serta jajaran kepala OPD, camat, dan lurah.
Menanggapi Fraksi Gerindra, Sonny menjelaskan bahwa Pemko Padang Panjang masih menganggarkan belanja bagi tenaga non-ASN dalam RAPBD 2025 sesuai dengan peraturan yang ada, sembari menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“Kami berkomitmen menjaga kesejahteraan tenaga non-ASN dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta mematuhi aturan yang berlaku,” ujar Sonny.
Sonny menjawab kekhawatiran Fraksi Nasdem terkait penurunan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada 2025. Ia menjelaskan bahwa penurunan tersebut diimbangi dengan peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant untuk pendidikan dan kesehatan, yang naik hampir dua kali lipat dibandingkan 2024.
“Sektor pendidikan mendapatkan alokasi 22,30 persen dari total APBD, sementara sektor kesehatan dianggarkan 27,41 persen. Ini sesuai dengan amanat undang-undang dan komitmen kami untuk memberikan layanan terbaik,” katanya.
Sonny juga menyebutkan prioritas peningkatan mutu layanan kesehatan, seperti pelatihan tenaga kesehatan, penerapan teknologi antrean, serta evaluasi berkala kinerja layanan.
Terkait pertanyaan Fraksi PAN dan Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa, Sonny memaparkan rencana Pemko untuk menciptakan lapangan kerja baru. Program unggulan seperti Rumah Wirausaha dan subsidi bunga melalui program SAYANG UMI diharapkan dapat mendorong kewirausahaan dan penguatan UMKM.
“Kami juga akan mengintegrasikan Pasar Pusat dengan ekosistem digital untuk meningkatkan daya tarik pasar dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam hal pengembangan fasilitas pendidikan, Sonny menekankan pentingnya renovasi ruang kelas, pembangunan laboratorium, serta penyediaan perangkat teknologi untuk pembelajaran digital. Ia juga mengapresiasi peran swasta melalui CSR dan dana hibah untuk mendukung sektor pendidikan.
“Kemitraan dengan sektor swasta dan perguruan tinggi sangat membantu dalam memastikan pendidikan berkualitas dan mencetak generasi berdaya saing,” tambahnya.
Merespons Fraksi PBB-PKS, Sonny menjelaskan bahwa Pemko telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Program prioritas seperti penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan layanan publik menjadi fokus selama masa transisi menjelang kepemimpinan definitif hasil Pilkada. “Semua langkah ini memastikan keberlanjutan pembangunan di Padang Panjang tetap berjalan lancar,” tutupnya. (rmd)