TANAHDATAR, METRO–Pasca Badan Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (BVMBG) kembali menetapkan status gunung api Marapi menjadi Siaga level III pada tanggal 6 November 2024 kemarin, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menggelar rapat koordinasi penanganan erupsi Gunung Marapi, Sabtu, (9/11) di Gedung Indojolito Batusangkar
Rapat kordinasi yang dipimpin langsung oleh Pjs Bupati Tanah Datar Arry Yuswandi tersebut merupakan upaya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam meminimalisir dampak yang akan terjadi.
Pada kesempatan itu, Pjs. Bupati Arry Yuswandi mengatakan, Pemerintahan Daerah mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada terutama bagi masyarakat yang bermukim disekitaran gunung Marapi agar untuk sementara waktu tidak melakukan aktivitas pada radius 4,5 km dari puncak gunung tersebut.
Menurutnya, untuk saat ini radius 4,5 km tersebut merupakan jarak yang cukup aman yang dikeluarkan oleh BVMBG, mengingat saat ini status gunung Marapi kembali berada pada level III.
“Saat ini kita berharap masyarakat tidak berada pada radius tersebut, apapun alasannya. Kita tidak menginginkan kejadian di gunung Lawotobi terulang dan terjadi disini,” sampainya.
Arry juga meminta kepada pemerintah nagari untuk ikut proaktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat di daerahnya masing-masing. Karena menurutnya kesiapsiagaan ini penting sebagai bentuk upaya dalam meminimalisir dampak yang akan terjadi.
Berdasarkan data pemetaan lokasi bencana Gunung Marapi, jarak pemukiman terdekat dengan kawah gunung adalah 7 km, yaitunya di wilayah Koto Baru, Kecamatan X Koto. Namun kita tidak ingin ada keterlambatan, nanti kalau sudah erupsi, lalu meletus, kita baru sibuk semuanya. Nah, tentu ini sudah terlambat bagi kita,” tukasnya.
Sementara, Harmensyah dari BNPB menyampaikan rapat koordinasi ini dilakukan agar seluruh pihak siap siaga dalam menghadapi situasi terburuk yang akan terjadi, sehingga tidak terjadi korban jiwa.
Kami berharap kepada seluruh Pemda yang daerahnya berpotensi terdampak agar segera melakukan antisipasi agar tidak kecolongan. Karena dalam bencana tidak bisa menunggu nanti atau besok, sebab semuanya harus disiapkan dari awal dan butuh penanganan dengan segera.
“Kita juga harus hitung kebutuhan apa saja yang sekiranya dibutuhkan saat terjadi bencana, yang terpenting bagaimana kita berusaha menyelamatkan jiwa manusia. Pemda juga harus saling berkoordinasi untuk mengantisipasi penanganan pengungsi apabila harus dilakukan, yang terpenting antisipasi jangan sampai terjadi korban jiwa,” tegasnya.
Rakor tersebut juga diikuti langsung oleh Kalaksa BPBD Provinsi Sumbar, BVMBG, Ketua DPRD Tanah Datar, Forkopimda, Sekda, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Camat, dan undangan lainnya. (ant)