PDG. PANJANG, METRO–Kota Padang Panjang menjadi tujuan pertama kunjungan reses Anggota DPD RI, H. Irman Gusman, SE, MBA Datuak Rajo Nan Labiah. Tergabung di Komite 1 yang di antaranya membidangi perihal Pemerintah Daerah, Irman mengunjungi Pemko Padang Panjang yang disambut Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, Senin (4/11) di Hall Lantai III Balai Kota.
Pada pertemuan ini, Irman Gusman ingin melihat perkembangan pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun 2023 tentang ASN khususnya penerimaan tenaga honorer menjadi ASN dan isu strategis lainnya.
Sonny dalam penjelasannya menuturkan, kondisi non-ASN mulai dari pendataan non-ASN sampai saat ini. Jumlah yang tercatat di database BAKN sebanyak 1.220 orang, yang sudah diangkat pada 2023-2024 sebanyak 165 orang.
Kemudian, jumlah non-ASN yang tercatat di database BAKN yang belum diangkat, 1.055 orang. Sedangkan jumlah non-ASN yang tidak tercatat di database BAKN (sudah bekerja minimal dua tahun) 350 orang. Jadi total THL yang perlu diselesaikan 1.405 orang.
Seterusnya, jumlah non-ASN yang tercatat di database BAKN yang akan diangkat menjadi PPPK 2024 sebanyak 71 orang. Dengan demikian, sisa THL yang perlu kebijakan sebanyak 1.334 orang.
Kebijakan Pemko, ada yang diarahkan ke outsourcing sebanyak 836 orang dengan asumsi gaji satu orangnya Rp3,6 juta dan PPPK paruh waktu sebanyak 498 orang, asumsi gajinya satu orang Rp2 juta. “Anggaran belanja THL 2024 Rp36 miliar. Anggaran yang dibutuhkan Rp50,05 miliar. Defisit anggaran Rp14,05 miliar,” katanya.
Menanggapi itu, menurut Irman, apapun status orang yang bekerja apalagi mereka yang bekerja bertahun-tahun, harus diberikan suatu penghargaan yang berpegang pada prinsip kemanusiaan. Irman tak memungkiri perihal efesiensi.
Kendati begitu Irman meminta adanya kreativitas dan inovasi penyelenggara pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Terkait pelaksanaan pilkada, siapapun yang terpilih, sebutnya, bisa bekerja sama membangun Kota Padang Panjang. (rmd)
