TANAH DATAR, METRO – Wakil Bupati Tanahdatar, Zuldafri Darma mengatakan, musrenbang merupakan sarana dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah dengan visi misi dan RPJMD sebagai pedomannya. Menurutnya, RPJMD adalah sebuah janji yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Untuk itu, semua perencanaan pembangunan harus berkorelasi dengan RPJMD Tanahdatar, sehingga apa yang dihasilkan dari pembangunan tersebut berbanding lurus dengan yang sudah dirumuskan dalam RPJMD tersebut,” ujarnya saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Lintau Buo di gedung pertemuan setempat, Rabu (6/3).
Ia menambahkan, bahwa pembangunan di Tanahdatar juga harus merujuk pada empat bidang gerakan terpadu unggulan pembangunan Kabupaten Tanahdatar yang tertuang dalam visi dan misi pemerintah daerah. Di antaranya, peningkatan kualitas SDM dan pendidikan, peningkatan bidang pertanian, peningkatan bidang pariwisata dan peningkatan pelayanan publik.
Ia juga sempat mengingatkan bahwa di tahun politik ini, camat beserta jajarannya harus bisa menjadi lampu penerang di tengah kehidupan masyarakat. Artinya menurut wabup, sebagai aparatur harus bisa mencerdaskan masyarakat bahwa perbedaan dalam pilihan dan pendapat jangan dijadikan sebagai alasan untuk menimbulkan perpecahan apalagi sampai terjadi bentrokan antar warga. Namun jadikanlah perbedaan pilihan dan pendapat itu sebagai alat untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan.
Sementara, Camat Lintau Buo, Zulkifli Idris menyampaikan bahwa Kecamatan Lintau Buo pada tahun 2020 nanti perencanaannya masih terfokus pada pembangunan fisik di samping juga pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya. Diterangkannya, diusulkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sekitar kantor Camat Lintau Buo, serta pembangunan jalan dan jembatan. Dari usulan tersebut kalau terealisasi maka akan menyerap anggaran sebesar kurang lebih Rp12 miliar.
Tiga anggota DPRD Tanahdatar yang juga hadir di antaranya Asrul Jusan, Istiqlal dan Jonnedi sepakat untuk mengawal usulan yang diajukan oleh Kecamatan Lintau Buo. Di kesempatan itu, Asrul juga menyinggung permasalahan pembebasan lahan proyek irigasi Batang Sinamar yang sampai saat ini belum selesai karena masalah kesepakatan harga dengan masyarakat.
Sementara menurut Asrul, pada tahun ini akan berakhir pembangunannya. “Kita akan tunggu kebijakannya dari pemerintah pusat, apakah ini lanjut atau tidak,” kata Asrul. (ant)