Selain itu ia mengatakan reaktivasi juga mempertimbangkan kerawanbencanaan wilayah. Dalam studi akan dibahas, wilayah di Sumbar yang rawan bencana gempa dan lain sebagainya.
Dalam pelaksanaanya BTP Kelas II Padang tidak dapat melakukan hal tersebut seorang diri. Butuh dukungan yang dari pemerintah maupun stakeholder agar reaktivasi jalur kereta api di Sumbar dapat berjalan dengan semestinya.
Selain itu ia menambahkan di tahun 2025 anggaran di wilayah BTP fokus untuk keselamatan dan PSO. Sedangkan untuk reaktivasi masih mengusulkan kepada pemangku kebijakan.
“Sehingga di tahap awal ini masih kajian, BTP mengkhususkan studi kawasan reaktivasi berkolaborasi dengan Akademisi Unand untuk menilai sarana dan prasarana di jalur lembah anai,” ucapnya.
Endang mengatakan BTP Kelas II Padang mengharapkan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Sumbar turut mendukung rencana strategis tersebut dan termasuk mensosialisasikan penggunaan KA kepada masyarakat.(brm)