SAWAHLUNTO, METRO – Camat Barangin, Zainul Anwar mengharapkan pemerintahan desa dan kelurahan bisa mengakomodasi dana desa tepat sasaran. Ia juga mengharapkan tidak adanya kepala desa atau lurah yang terjerat masalah hukum.
Hal itu diungkapnya saat menjadi ketua tim penilai dalam menelusuri desa dan kelurahan yang bertujuan memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang pedoman penyelenggaran Perlombaan Desa/Kelurahan di Kantor Desa Santur, Kamis (28/2).
“Yang penting bagi saya dengan adanya dana desa yang cukup besar itu dapat terakomodasi pada apa yang dibutuhkan masyarakat dengan hasil turunnya angka kemiskinan di kota ini,” ungkap pria yang akan pensiun pada Mei 2020 nanti ini.
Ia menambahkan, dia menginginkan penyelenggaraan pemerintahan masing-masing desa dan kelurahan dapat terlaksana sesuai aturan dan sebaik-baiknya yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat.
“Saya tidak ingin adanya kepala pemerintahan yang terjerat hukum karena kesalahan sendiri, karena sungguh akan merugikan masyarakat dan diri sendiri,” ungkapnya.
Diketahui, hingga saat ini timnya telah menelurusi tiga desa dan lima kelurahan di Kecamatan Barangin dalam memberikan penilaian masing masing. Diantaranya, Kelurahan Saringan, Kelurahan Lubang Panjang hingga Durian II dan untuk Desa mulai dari Desa Lumindai, Balai Batu Sandaran, Kolok Mudiak, Kolok Nan Tuo dan Santur.
“Tinggal satu desa dan satu kelurahan lagi untuk dinilai, yaitu Desa Talago Gunuang dan Kelurahan Durian II yang akan kami nilai pada hari selanjutnya,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, dalam penilaian tersebut terdapat tiga bagian mulai dari sistem penyelenggaraan pemerintah, ekonomi dan sosial Budaya masing masing desa dan kelurahan.
“Akan ada nantinya satu orang perwakilan yang akan diutus di tingkat kota dan dilanjutkan ke tingkat nasional. Diharapkan dengan adanya perlombaan ini pemerintahan desa dan kelurahan dapat terus termotivasi dalam mengembangkan daerah masing-masing,” pungkasnya. (zek)