Buzzer pada Pilkada Peluang Atau Tantangan?

Penulis: Engla Warizki, S.I.Kom (Analis Kebijakan Muda Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota)

Pada 27 November mendatang  kita akan me­laksana Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara serentak. Adapun pemilihan kepala daerah serentak kali ini meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wa­kil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota . Taha­pan dari pilkada serentak ini telah dimulai sejak awal tahun 2024.

Namun sebelumnya kita juga telah diwarnai dengan euphoria dari pemilihan presiden (pilpres) pada akhir 2023 hingga pilpres pada Februari kemaren. Tentunya di era digital para actor politik maupun para pemilih sa­ngat mudah untuk mencari informasi terkait calon kepala daerah yang akan kita pilih nantinya.

Hal ini dikarenakan me­dia digital membuka ruang komunikasi dan partisipasi politik dengan meningkatkan kemungkinan    inte­raksi  antara  elemen  pen­ting  didalamnya  yakni  partai  dan  institusi negara yang disebut sebagai  elite dan warga negara atau nonelite. Hal tersebut dilandasi oleh karakter baru Internet yang tidak dimiliki media massa tradisional yakni interaktif, aktif    dan    kreatif,    langsung,    menjamin    kesetaraan    dan    berjaringan    (Dijk, 2013). Mendukung per­nya­taan tersebut, Tsagarousianou (1999) membuat 3 klaim positif tentang peran Internet selama 25 tahun terakhir dalam proses de­mokrasi yakni membuka ruang  pertukaran  dan  konfirmasi  informasi,  men­dorong  debat  publik  dan  formasi deliberasi serta partisipasi warga dalam pengambilan keputusan politik.

Merujuk  pada  panda­ngan  Tsagarousianou  ter­sebut,  komunikasi  politik  merupakan bagian  pen­ting  dari  proses  demokrasi.  Komunikasi   politik   sebagai   salah   satu   hal   krusial   dalam proses de­mokrasi  juga mengalami transformasi. Internet  sebagai  media  baru  memunculkan konsekuesi  prak­tik  diskusi  politik  yang  tidak  hanya  berlangsung  di  ruang  nyata  (real) namun  juga  komunikasi  yang  dimediasi  ruang  maya.

Kehadiran Buzzer di Medsos

Satu hal yang yang ti­dak lepas dari proses de­mokrasi di era digital ini yaitu adanya Buzzer. Buzzer merupakan istilah baru sejak media sosial marak digunakan. Buzzer dikenal sebagai salah satu aktor paling penting dalam penggalangan opini di dunia maya yang menjalankan fungsi pemasaran untuk menjual sebuah produk. Strategi pemasaran yang diterapkan para buzzer secara umum, terbagi dua yaitu melalui kampanye negatif dan positif.

Hanya saja, pemakaian istilah buzzer di media sosial cenderung diidentikkan dengan penggunaan stra­tegi kampanye negatif sehingga membuat istilah tersebut terkesan negatif

Melihat massifnya per­gerakkan buzzer pada pesta demokrasi saat ini, baik pada pilpres maupun pilkada belakangan ini. Meng­gelitik suatu pertanyaan bagi penulis “Buzzer pada demokrasi di era digital peluang atau tantangan ?

Istilah buzzer sendiri mulai dikenal masyarakat Indonesia sejak Pemilihan Umum tahun 2019 berlangsung.

Pada saat Pemilu 2019, muncul banyak buzzer yang menyuarakan dukungannya, mengampanyekan, dan berusaha meme­ngaruhi opini publik melalui media sosial yang dimilikinya. Penelitian The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation, menyatakan bahwa jasa buzzer atau pasukan siber digunakan oleh para aktor politik untuk melakukan propaganda komputasi, demi mencapai tujuan politik yang telah ditentukan. Melihat dari pengalaman Pemilu tahun 2019, jasa buzzer digunakan kandidat calon terpilih untuk mendukungnya me­nang dalam pemilihan ter­sebut.