PAYAKUMBUH, METRO–Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi mengajak masyarakat adat yang terdiri dari ninik mamak, bundo kanduang alim ulama hingga cadiak panda, untuk memberikan kontribusi dalam menjawab persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.
Ajakan tersebut diungkapkannya Supardi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pemangku Kebudayaan, Jumat (17/5). Kegiatan Bimtek yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Sumbar melalui pokok pikiran Supardi dinilaibisa menjadi media transfer ilmu pada generasi muda melalui masyarakat adat.
Disampaikan Supardi, ketika pengangguran masih tergolong tinggi, maka akan berdampak terhadap tingginya tingkat kriminalitas, peredaran narkoba juga akan berkembang dan terus meningkat, sehingga harus diselesaikan secara bersama-sama.
Karena itu, pemangku adat juga harus meningkatkan kapasitas diri karena menyangkut kelangsungan dalam manajemen memimpin masyarakat.
“Tentunya hal itu seiring dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2022 tentang Sumatera Barat. Dalam regulasi itu ditegaskan, filosofis Minangkabau adalah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah,” jelasnya.
“Beberapa persoalan tersebut harus menjadi perhatian bersama.Peran tokoh masyarakat sangat penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di tengah masyarakat,” tambahnya.
Menurutnya Supardi, perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang memiliki dampak positif dan negatif, ketika terlalu sibuk dengan teknologi maka nilai-nilai kebudayaan akan memudar.
Dikatakan Supardi, terkait sektor ekonomi, dahulunya Sumbar merupakan provinsi yang merajai perputaran uang di pulau Sumatera. Sekarang secara statistik pertumbuhan ekonomi (PE) Sumbar berada pada peringkat lima.
Seiring perputaran uang mengalami penurunan, gaya hidup pun juga mengalami pergeseran, dimana banyak masyarakat yang terlalu memaksa untuk memiliki sesuatu. Hal itu dibuktikan dengan maraknya pertumbuhan lembaga pemberi kredit. “Dalam sehari bisa saja leasing menghimpun dana masyarakat lebih kurang Rp 10 miliar sehari dan dibawa ke pusat,” katanya.
Persoalan lain yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah menekan angka pengangguran yang masih 5,2 persen. Payakumbuh menempati peringkat ketiga se Sumbar angka pengangguran dengan persentase 4,84.
Kepada Dinas Kebudayaan Sumbar Jefrinal mengatakan, perlu adanya penguatan adat dan budaya bagi pemangku adat. Karena dengan penguatan itu dapat mempertahankan eksistensi adat dan budaya Minangkabau di tengah-tengah masyarakat.
“Tujuannya, bagaimana pemahaman terhadap adat dan budaya Minangkabau ini semakin kuat. Semakin hidup ditengah-tengah masyarakat, ”sebutnya.(*/hsb)