PADANG PANJANG, METRO–Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si sampaikan jawaban Pemandangan Umum enam Fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Panjang 2023, Rabu (15/5).
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Mardiansyah, S.Kom didampingi Wakil Ketua, Yulius Kaisar dan Imbral, S.E dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD. Dihadiri Pj Sekretaris Daerah Kota, Dr. Winarno, M.E, Forkopimda, asisten, kepala OPD, camat dan lurah.
Fraksi PAN yang meminta penjelasan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari segi retribusi, disebutkan Sonny, Pemko sudah melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dan kualitas layanan di objek-objek retribusi daerah seperti pasar, terminal, rumah potong hewan dan lain-lain. Sehingga semakin meningkatkan kenyamanan konsumen dan masyarakat dalam memanfaatkan layanan umum.
Selanjutnya juga telah dirancang sistem pemungutan retribusi yang lebih optimal di semua objek retribusi. Salah satu contohnya adalah sistem pemungutan retribusi secara nontunai menggunakan QRIS yang didukung penuh oleh Bank Indonesia dan Bank Nagari.
Berkenaan dengan tanggapan Fraksi PAN perihal adanya indikasi penurunan akhlak dan kemerosotan moral pada siswa, dikatakannya, Pemko sudah menyusun rencana aksi untuk mencegah kondisi ini.
“Membentuk tim pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis budaya lokal dengan melibatkan unsur akademisi, tokoh agama dan tokoh adat. Diharapkan kurikulum ini nantinya akan memperluas wawasan dan pengetahuan siswa agar terhindar dari pengaruh buruk lingkungan,” ujarnya.
Untuk Fraksi Gerindra mengenai pengelolaan dan kegiatan di Islamic Centre, sebut Sonny, telah dilakukan penyusunan program kerja yang terintegrasi, pengembangan kemitraan, pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan layanan di lingkungan Islamic Centre.
Sementara itu untuk Fraksi NasDem, beberapa langkah yang sudah dilakukan pemerintah terhadap bencana yang terjadi, di antaranya pencarian dan pertolongan oleh Tim SAR gabungan, layanan Asesmen oleh BPBD Kesbangpol dan stakeholder terkait, layanan Dapur Umum oleh Dinas Sosial PPKBPPPA.
Selain itu, menyiapkan tiga lokasi pengungsian, memberikan layanan pemeriksaan kesehatan kepada pengungsi oleh Dinas Kesehatan. Pendataan jumlah kerusakan, korban, dan masyarakat terdampak. Penyiapan kebutuhan dasar pengungsi. Aksi clearing pembersihan saluran oleh Dinas Perkim LH, Satpol PP Damkar, dan masyarakat. “Kita juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi ke depannya,” tuturnya lagi.
Sedangkah Fraksi Golkar, Pj Wako Sonny menanggapi mengenai pengerjaan Sport Center. Saat ini pengerjaannya dilanjutkan 2024 melalui pemberian kesempatan kepada penyedia dengan dikenakan denda keterlambatan. Progres saat ini dalam tahap akhir penyelesaian pekerjaan dan penyiapan kelengkapan dokumen untuk serah terima pekerjaan.
Pemandangan umum Fraksi PBB-PKS, Sonny menyampaikan, terkait pengangkutan sampah, pengelolaan sampah tetap maksimal sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan. Untuk penjemputan sampah, dimulai dari titik pertama pukul 07.00 WIB. Pada rute tertentu yang pendek dilakukan penjemputan dua kali sehari pada pukul 07.00 WIB dan pukul 13.00 WIB.
“Pengangkutan sampah terjadwal kita lakukan semaksimal mungkin untuk menjaga tradisi Padang Panjang sebagai kota yang bersih bebas dari sampah yang berserakan,” ungkapnya.
Terakhir, dari Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa, disampaikan terkait dengan pengisian jabatan yang kosong baik jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas dalam masa Pj. Wali Kota, saat ini sedang dalam proses pengajuan izin ke Kementrian Dalam Negeri, rekomendasi BKN dan KASN. Setelah keluarnya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri, akan segera dilakukan pengisian jabatan tersebut secara berjenjang. (rmd)