AGAM, METRO–Bencana banjir lahar dingin dan longsor di Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang menimbulkan kerisauan di kalangan masyarakat terdampak, terutama sekali mereka yang kehilangan hunian karena rumah yang rusak atau hanyut. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kepala BNPB dan Gubernur Sumbar membuka pintu dialog seputar relokasi warga, saat mengunjungi posko kebencanaan Bukik Batabuah, Agam, Rabu (15/5).
“Pertama, kami membawa pesan belasungkawa dari Bapak Presiden, yang setiap hari memonitor langkah-langkah penanganan yang kita lakukan di Sumbar. Setiap hari beliau menerima laporan dan memberi arahan, dan yang terpenÂting itu adalah arahan sÂeÂputar keselamatan masyaÂrakat,” ucap Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengawali sambutannya.
Memasuki hari ketiga memimpin penanganan bencana banjir lahar dingin dan longsor di Sumbar, ia menegaskan bahwa telah dilakukan berbagai perbaikan yang hasilnya terus berkembang dari hari ke hari. Termasuk dalam hal mendata kerusakan hunian masyarakat, dan penanganan apa yang perlu dilakukan atas kerusakan-kerusakan tersebut.
“BNPB terus berkoordinasi dengan Pemprov, Pemkab, dan unsur TNI/Polri. Oleh karena itu, pendataan harus segera disiapkan dengan sebaik-baiknya sejak tingkat wali nagari, dibantu Babinsa dan Bhabin Kamtibmas, terus ke atas sampai Bupati dan Gubernur. Sehingga terlihat, mana yang perlu direlokasi dan mana yang tidak,” ujarnya lagi.
Bagi warga yang nantiÂnya akan direlokasi, Letjen Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah akan membangunkan rumah pada tempat-tempat yang aman, yang lahannya haÂrus disiapkan oleh Pemda setempat. Selama pembangunan rumah berlangsung, warga penerima banÂtuan juga akan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) selama mereka meÂnumpang tinggal di rumah warga lainnya.
“Namun yang jelas, untuk kerusakan ada skalaÂnya. Rumah yang rusak riÂngan itu akan dibantu Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp60 juta dalam bentuk bangunan. Pemerintah bertanggung jawab untuk hal ini,” ucapnya lagi.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menambahkan, di samping menjamin terpenuhinya kebutuhan daÂsar masyarakat yang tertimpa bencana, pemerintah juga akan segera melaÂkukan normalisasi terhaÂdap sungai-sungai yang berpotensi jadi sumber penyebab banjir lahar diÂngin di masa yang akan datang. Namun untuk itu, dukungan penuh dari maÂsyarakat juga sangat dibutuhkan.
“Langkah-langkah normalisasi tentu akan memakan sebagian lahan yang kadang merupakan milik warga. Ini tentu kita minta kebijaksanaannya untuk merelakan, karena ini demi kemaslahatan bersama,” ucap Gubernur.
Ada pun sekaitan deÂngan bantuan rumah, Pemprov Sumbar tengah menjalin komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan Kanwil BPN Sumbar, untuk menentukan titik-titik lahan yang bisa digunakan untuk melakukan relokasi warga. Terutama sekali bagi warga yang tinggal di zona merah atau zona bahaya banjir lahar dingin.
“Bukan itu saja, kita juga akan berupaya mencarikan jalan untuk pembiayaan kuliah anak-anak yang tedampak bencana ini. Termasuk juga bagi warga yang usahanya diÂsapu oleh banjir kali ini, akan kita bantu carikan modal usahanya. Syaratnya, ada catatan lengkap dari wali nagari terkait kondisi warga masing-maÂsing,” ujar Gubernur lagi.
Turut serta dalam kunjungan ke pos pengungsian Bukik Batabuah tersebut, Pangkogabwilhan I, Laksdya Agus Hariadi; PangÂdam I/BB, Mayjen TNI HaÂsan Hasibuan; Danrem 032/Wbr, Brigjen TNI WahÂyu Eko Purnomo; Danlantamal II Padang, Laksma TNI Syufenri; Danyon Marhanlan II Mayor Marinir Denny Aprianto, SekretaÂris Daerah (Sekda) Kabupaten Agam, Edi Busti, dan sejumlah pejabat lainnya. (fan)