TANAHDATAR, METRO–Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar terus berkurang dalam tiga tahun terakhir. Kepala BPS Tanah Datar Chardiman mengatakan berdasarkan data BPS per Januari 2024, jumlah penduduk miskin di Tanah Datar pada tahun 2021 tercatat sebanyak 15.890 jiwa, menurun di tahun 2022 menjadi 14.900 jiwa.
“Jumlah penduduk miskin Tanah Datar kembali turun di tahun 2023 menjadi 14.560 jiwa,” kata Chardiman, Senin (4/2) petang.
Senada dengan hal tersebut, kata Chardiman, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar juga menyusut. Persentase tahun 2021 tercatat sebanyak 4,54 persen, kemudian menurun di tahun 2022 menjadi 4,26 persen, persentase angka penduduk miskin Tanah Datar kembali menyusut di tahun 2023 menjadi 4,16 persen.
“Persentase angka penduduk miskin Tanah Datar berada di urutan ke-4 terendah dari kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Paling rendah ada Kota Sawahlunto dengan 2,27 persen, menyusul Kota Solok 3,05 persen dan Kota Bukittinggi di urutan ke-3 sebesar 4,11 persen,” terangnya.
BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
Sementara persentase penduduk miskin didefinisikan sebagai persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan. “Garis Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp.515.587 per kapita per bulan,” ujar Chardiman.
IPM Terakhir Terus Meningkat
Di sisi lain, di bawah kepemimpinan Bupati Eka Putra, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, IPM di Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 mencapai 72,46 persen, tahun 2022 menjadi 73,29 persen, dan tahun 2023 sebesar 75.57 persen.
Kepala BPS Tanah Datar Chardiman di Batusangkar Senin (4/2) mengatakan, ada tiga indikator yang dinilai pada IPM tersebut, yaitu kategori standar hidup layak, kategori pendidikan, dan kategori kesehatan. “Ada tiga indikator yang dinilai pada indek pembangunan manusia, yaitu kategori standar hidup layak, kategori pendidikan, dan kategori kesehatan,” kata Chardirman.
Dia menjelaskan, untuk kategori standar hidup layak yang dinilai adalah pendapatan dan pengeluaran masyarakat, untuk kategori pendidikan yang menjadi penialaiannya adalah angka harapan dan rata-rata lama sekolah, dan untuk kategori kesehatan yang dinilai adalah angka harapan hidup masyarakat.
Untuk angka harapan hidup masyarakat di Tanah Datar, BPS mencatat pada tahun 2021 sebesar 70,12 persen, tahun 2022 sebesar 70,49 persen, dan di tahun 2023 meningkat menjadi 70,84 persen.
Kemudian untuk angka harapan sekolah di Tanah Datar pada tahun 2021 sebesar 14,34 persen, tahun 2022 sebesar 14,59 persen, dan di tahun 2023 sebesar 14,78.
Sedangkan untuk rata-rata lama sekolah di Tanah Datar pada tahun 2021 sebesar 8,62 persen, 8,90 persen pada tahun 2022, dan menjadi 9,06 persen pada tahun 2023.
Sementara Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan naiknya angka IPM di daerahnya menjadi tolok ukur bahwa perkembangan pendidikan di kabupaten itu terus tumbuh menjadi lebih baik.
Dia menyebut, pada sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah melahirkan berbagai program unggulan, seperti satu nagari satu event yang mana telah terjadi peningkatan kunjungan dan berujung pada peningkatan ekonomi bagi masyarakat di nagari setempat.
Kemudian mensinegritaskan dengan program Provinsi Sumatera Barat melalui program UMi Ambo, mengefisiensikan biaya disektor pertanian melalui layanan bajak sawah gratis, dan lainnya.
Sementara di sektor pendidikan, pemerintah daerah bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) komitmen dalam memberikan bantuan pendidikan bagi masyarakat di Tanah Datar. “Kita mempunyai slogan bahwa tidak ada anak Tanah Datar yang tidak melanjutkan pendidikan karena tidak adanya biaya pendidikan,” kata dia.
Sementara di sektor kesehatan, Pemerintah Daerah juga memprioritaskan kesehatan bagi masyarakat terutama bagi warga yang terkendala biaya. “Kita di pemerintah daerah juga memberikan bantuan biaya berobat gratis bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak memiliki BPJS. Bisa melalui Dinas Kesehatan, bisa melalui Baznas tanah Datar,” kata Bupati Eka Putra. (ant)