Kantor Wali Nagari Aripan hanya tinggal puing-puing bangunan yang menjadi saksi bisu atas peristiwa kebakaran yang melanda kantor tersebut, Jumat (15/2) lalu. Dan peristiwa kebakaran yang menghanguskan kantor Wali Nagari Aripan, Kecamatan X Koto Diateh, Kabupaten Solok itu juga menyisakan tanda tanya besar.
Kasus kebakaran kantor wali nagari itupun diharapkan dapat diungkap penyebabnya secara pasti, apakah memang terbakar atau sengaja dibakar. Bupati Solok Gusmal pun meninjau lokasi kebakaran kantor Wali Nagari Aripan tersebut.
Gusmal meminta pihak kepolisian untuk segera mengusut musibah kebakaran yang melanda kantor Wali Nagari Aripan. Apalagi berkembang desas desus ada dugaan unsur sengaja. “Dari laporan yang saya dapat, ada temuan yang mengindikasikan adanya unsur kesengajaan dibakar, namun prosesnya kita serahkan pada pihak kepolisian,” sebut Gusmal.
Untuk sementara waktu, Gusmal mengajak agar Badan Permusyawaratan Nagari atau BMN, ninik mamak dan tokoh masyarakat duduk bersama mencarikan solusi supaya roda pemerintahan tetap berjalan.
“Kita harus carikan solusi agar roda pemerintahan tetap jalan, karena banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi dan lainnya,” sebut Gusmal.
Bupati juga telah memerintahkan dinas terkait untuk menginventarisir kerugian dan biaya pembangunan gedung kantor Wali Nagari Aripan. Memang pelayanan masyarakat terganggu dengan musibah terbakarnya kantor wali nagari. Namun sebelum ada kantor baru, lanjutnya harus ada tempat untuk menjalankan roda pemerintahan nagari agar pelayanan tidak terhenti.
Jumat (15/2) sekitar pukul 04.45 WIB, Kantor Wali Nagari Aripan terbakar. Api menghanguskan bangunan kantor wali nagari bersama isinya. Nyaris tak ada barang yang bisa diselamatkan.
Termasuk sekitar 2,6 ton raskin yang memang belum tersalurkan. Bahkan besarnya kebakaran, butuh tiga unit mobil pemadam kebakaran untuk bisa memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Karena hampir seluruh perlengkapan kantor wali nagari terbakar, praktis akan berdampak tehadap pelayanan masyarakat. (vko)