PADANG PANJANG, METRO–Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si mesti menjalankan 10 Program Prioritas Amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Lantaran Pj wako ditunjuk Mendagri dimasa transisi ini.
“Oleh sebab itu, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025 wajib memuat 10 prioritas itu,” sebut Pj Sekdako, Dr. Winarno, M.E saat membuka Forum Konsultasi Rancangan Awal RKPD Kota Padang Panjang 2025, Senin (12/2), di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Turut hadir, berbagai stakeholder dan pejabat terkait lainnya.
Adapun 10 prioritas tersebut, kata Winarno, Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Penurunan Stunting, Peningkatan Kualitas Layanan Publik, Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pengendalian Inflasi, Peningkatan Kinerja BUMD, Optimalisasi Penyerapan Anggaran, Kemudahan Pelayanan Perizinan, Pelaksanaan Kegiatan Unggulan, serta Penurunan Angka Pengangguran. “Sepuluh prioritas tersebut wajib dilaporkan Pj Wali Kota kepada Mendagri setiap tiga bulan sekali,” katanya.
Di samping itu, dirinya mengapresiasi Bappeda dan Tim Penyusun yang sudah memproses penyusunan Rancangan RKPD 2025 dengan mengkoordinir pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan. Lalu mengkoordinasikan permintaan Pokir DPRD untuk 2025.
Bappeda dan tim, lanjutnya, menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik sebagai bagian dari upaya melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan RKPD 2025.
Winarno berharap forum ini dapat menjadi momentum bagi para stakeholder guna meminta penjelasan, mengkritisi dan memberikan masukan terhadap rancangan awal yang sudah disusun. “Tentunya dengan tujuan agar rancangan awal ini dapat disempurnakan sehingga program dan kegiatan dalam RKPD 2025 ini dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan target 2025 dapat dicapai,” tuturnya. (rmd)
