PADANG, METRO – Dirjend Pembangunan Kawasan Pedesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Harlina Sulistyorini meminta Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, agar mengekplorasi data potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Harlina mengatakan, data tersebut sangat penting untuk dijadikan bahan pembahasan di Kemendes PDTT untuk melaksanakan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
“Daerah yang berstatus tertinggal memang menjadi tugas kita. Kabupaten Kepulauan Mentawai masih berstatus tertinggal. Karena itu, kita minta mengekplorasi potensi sumberdaya alam di sana dan datanya segera diserahkan kepada kita, sehingga kita jadi bahan untuk kita fasilitasi pertemuan dengan perusahaan dan dirjend lainnya,” ungkap Harlina, saat pertemuan dengan Nasrul Abit, Kamis (14/2) di ruang kerjanya di Kantor Gubernur Sumbar.
Harlina hadir bersama Staf Ahli Kemendes PDTT, Febby Datuak Bangso dan jajaran Kemendes PDTT serta Perwakilan BNI 46 Wilayah Sumbar. Pembicaraan lainnya dengan Nasrul Abit, menurut Harlina, terkait keinginan untuk membangun dan memfasilitasi kawasan pedesaan di Sumbar. Salah satunya, di Kawasan Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Di sana dibangun kawasan pedesaan berbasis desa.
“Kawasan Mandeh menjadi salah satu pilot project untuk dikembangkan. Pengembangan kelembagaan dan kapasitas SDM-nya,” ungkap Harlina yang telah melakukan kunjungan ke Kabupaten Pessel, Pariaman dan ke Kota Bukittinggi selama di Sumbar.
Staf Ahli Kemendes PDTT, Febby Datuak Bangso mengatakan, pada tahun 2019 ini, pemanfaatan dana desa penekanannya, tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tapi lebih kepada bagaimana maksimal termanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Itu titik tekan dana desa 2019. Kita harapkan daerah yang kembali pada tahun ini mendapatkan kucuran dana desa, dapat maksimal dalam penyerapan anggaran dan termamfaatkan untuk sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.
Ia mengatakan, untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal diharapkan dengan kehadiran Dirjen Kemendes yang dibawa langsung ke Sumbar dan mengunjungi langsung daerah tertinggal, diharapkan berdampak terhadap memaksimalkan program yang ada di Kemendes. “Kita dari Kemendes PDTT ingin memberikan berbagai program yang ada untuk Sumbar, khususnya ke daerah tertinggal. Dengan harapan dengan sentuhan melalui dana desa dan program lainnya di Kemendes berdampak terhadap percepatan pembangunan, dan masyarakat dapat terbantu,” jelasnya.
Ia mengharapkan daerah tertinggal di Sumbar dapat mengembangkan potensi yang ada untuk menjadikan daerah tersebut lebih maju. Seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, daerah yang memiliki keunggulan di bidang pariwisata dan sumber daya laut ini juga memiliki hasil pertanian berupa sagu dan pisang.
“Tentunya ini juga peluang bisa dikembangkan. Kita akan mengupakan mencarikan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat setempat agar hasil alam ini dapat terkelola secara maksimal, sehingga berdampak meningkatkan perekonomian masyarakat setempat,” terangnya.
Sementara, Nasrul Abit mengatakan, Pemprov Sumbar telah menyusun prioritas pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni jalan, jembatan, komunikasi dan listrik. Saat ini, pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai fokus membangun jalan poros. Setelah bangun jalan poros selesai, maka Pemkab Kepulauan Mentawai akan bangun jalur jalan ke desa-desa.
Sekarang, menurutnya, juga akan masuk pada prioritas sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan. “Di sektor ekonomi ini, bisa nggak kita minta bantuan ke Kemendes PDTT membuat produk di buat sana, berupa sagu, keladi dan pisang dan sapi. Itu yang kita bahas tadi,” ungkap Nasrul Abit.
Setelah pertemuan ini, Nasrul Abit rencananya akan melaksanakan pertemuan dengan Bupati Kepulauan Mentawai, Pemprov Sumbar untuk bertemu di pusat, untuk membahasnya lebih lanjut.
“Kalau ekonomi baik, maka pendidikan dan kesehatan menjadi baik. Rencananya pertemuan di pusat nanti, Dirjend akan mengundang dirjend terkait, BUMN, seperti BNI dan BRI dan swasta yang akan membantu nantinya,” harapnya. (fan)