PASBAR, METRO— Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat secara daring mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan rutin oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada setiap minggunya. Senin (8/1), Tim Pengendalin Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pasaman Barat yang dipimpin Asisten 2 Bidang Perekomian dan Pembangunan Pasbar, Endang Rirpinta mengikuti Rakor bersama OPD terkait.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis awal bulan, pada 2 Januari 2024, perkembangan inflasi tahun ke tahun, per Desember 2023 terhadap Desember 2022 terjadi penurunan inflasi 2,61 persen dan inflasi dari bulan ke bulan, Desember 2023 terhadap November 2023 terjadi kenaikan inflasi menjadi 0,41 persen.
Untuk inflasi year on year dan inflasi year to date Sumatera Barat (Sumbar) pada Desember 2023 sebesar 2,47 persen. Inflasi year on year Kota Padang sebesar 2,55 persen dan Kota Bukittinggi sebesar 1,88 persen.
Sementara inflasi month to month (m-to-m) di Kota Padang sebesar 0,34 persen dan di Kota Bukittinggi terjadi deflasi sebesar 0,14 persen. Secara agregat, inflasi m-to-m gabungan 2 kota tercatat sebesar 0,28 persen. Terkait angka Inflasi di Sumatera Barat, Asisten 2 Bidang Perekomian dan Pembangunan Pasbar, Endang Rirpinta menegaskan pentingnya inflasi dikendalikan untuk mengatasi masalah inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk itu, partisipasi aktif dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mencari solusi bersama dengan instansi terkait guna mengatasi dampak inflasi yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat,” jelas Endang Rirpinta.
Ia menambahkan bahwa, di tahun 2024 ini Kabupaten Pasaman Barat akan menjadi kabupaten tolak ukur inflasi untuk Provinsi Sumatera Barat, yang akan dilaunching pada bulan Februari mendatang. “Artinya pengendalian inflasi di Pasaman Barat akan berpengaruh terhadap angka inflasi di Sumbar,” ucapnya. (end)