Kerukunan Beragama Sudah Terjalin dari Dulu di Padang Panjang

Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si menyampaikan, berbicara kerukunan beragama bukanlah hal asing di Padang Panjang.

Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kerukunan dan Moderasi Beragama yang digelar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang Panjang di Aula Hotel pangeran, Kamis (28/12).

“Di antara bentuk toleransi yang terjadi di Padang Panjang, Natalan yang baru saja dilaksanakan, berjalan kondusif, aman dan lancar, tanpa gang­guan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sonny mengungkapkan, Padang Panjang memiliki penduduk yang majemuk dan beragam (heterogen), namun tetap aman dan nyaman.

“Mustahil kita dicap sebagai kota intoleran (beberapa waktu lalu). Hadirnya FKUB dalam aksi nyatanya, telah membantu negara atau Pemerintah, khususnya di Padang Panjang dalam merawat dan memelihara kerukunan,” tambahnya.

Ia berharap seluruh unsur jajaran Pemerintah Kota, bersama pemuka masyarakat, memantau, menjaga dan merawat kerukunan di Kota Serambi Mekkah ini.

Tak lupa Sonny juga mengajak seluruh pihak untuk menyukseskan Pemilu Damai 2024, menuju Indonesia Emas 2045.

Ketua FKUB Padang Panjang, H. Sehabudin, S.H, M.M.Pd menyampaikan, kepala daerah berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 Tahun 2006/9 Tahun 2006 harus mewujudkan toleransi.

“Padang Panjang adalah Kota Serambi Mekkah, paling aman dan kondusif terkait toleransi dan moderasi beragama,” ujarnya.

Ia berpesan, hal yang sudah ada ini, harus dirawat dan dipelihara dengan menyemai kerukunan di kota ini.

Pemaparan materi FGD, disampaikan Ketua FKUB Sumatera Barat, Prof.Dr. Duski Samad, MA, dengan judul Urgensi Moderasi Beragama. Dipandu Sekretaris FKUB Kota Padang Panjang, H. Syaiful Arifin.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, kapolres yang diwakili Kabag Binmas, AKP. Irma, Kepala BPBD Kesbangpol, I Putu Venda, S.STP, M.Si, Kepala Kantor Kemenag, Drs. H. Alizar Chan. Serta 40 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, pengurus FKUB dan perwakilan OPD. (rmd)

Exit mobile version