PDG.PANJANG, METRO–Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD 2022 dan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di Ruang Sidang DPRD, Rabu (21/9). Penyampaian jawaban tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Yulius Kaisar didampingi Imbral, S.E yang dihadiri Wakil Wali Kota, Drs. Asrul, Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, staf ahli, asisten, kepala OPD, camat dan lurah se-Kota Padang Panjang.
Dijelaskan Wako Fadly, Retribusi Daerah yang mengalami penurunan sebesar 5,32% sudah melalui hasil penghitungan potensi dan perkembangan pemungutan retribusi daerah semester I-2022. Beberapa faktor tak terduga seperti penutupan objek wisata Lubuk Mata Kucing sejak awal tahun, dilakukan penyesuaian penetapan target retribusi pada APBD perubahan ini. Dengan harapan agar target perubahan yang sudah ditetapkan bisa tercapai oleh OPD-OPD pengelola retribusi daerah.
“Beberapa inovasi dalam rangka peningkatan PAD, kami telah melakukan beberapa hal. Di antaranya Sistem Informasi Publik PBB P2, Visual 360, Pojok Pajak, Pemetaan Udara melalui Drone, Point of Sale (POS) dan penerapan digitalisasi pada semua transaksi pembayaran pajak dan sebagian retribusi,” papar Fadly.
Dalam hal peningkatan lapangan kerja, dijelaskan, juga berkaitan dengan inovasi dari Pemko melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk membuka dan menciptakan lapangan kerja dengan melakukan kerja sama.
“Mengadakan kerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) yang dimiliki Kemenaker RI untuk peningkatan kemampuan SDM pencari kerja melalui pengiriman peserta pelatihan ke seluruh BBPVP. Yaitu BBPVP Semarang sebanyak 6 orang, BBPVP Serang (8 orang), BBPVP Bekasi (12 orang), BBPVP Bandung (5 orang), BBPVP Medan (4 orang) dan Balai Diklat Tambang Bawah Tanah Sawahlunto (6 orang),” ungkapnya.
Terkait langkah cepat dan tepat Pemko dalam pemulihan ekonomi serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, disebutkan, sudah dilakukan beberapa upaya. Seperti pemberian bantuan sarana dan prasarana untuk UMKM, bantuan ternak, bantuan sosial/hibah, pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin, bedah rumah dan optimalisasi koordinasi penanggulangan kemiskinan melalaui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
“Selain itu, optimalisasi terhadap pengelolaan Pasar Pusat Padang Panjang secara konsisten terus dilakukan. Salah satu bukti pengelolaan pasar yang semakin membaik adalah apresiasi dari gubernur Sumatera Barat kepada Pasar Pusat sebagai Pasar Rakyat Terbaik Tingkat Sumatera Barat Tahun 2022,” tuturnya lagi.
Dalam mengatasi dampak inflasi, kebijakan konkret yang sudah dilakukan Pemko, di antaranya menggulirkan program Gerakan Tanam Cabai untuk kelompok tani dan kelompok wanita tani dengan target capaian 5 Hektare lahan serta 1.500 rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Menganggarkan subsidi transportasi untuk seluruh angkutan kota yang ada di Padang Panjang sebanyak 86 angkutan kota. Menganggarkan Bantuan Langsung Tunai dari APBD untuk 4.300 kepala keluarga prioritas terdampak inflasi.
“Untuk menekan inflasi sehingga tepat sasaran, dapat kami sampaikan bahwa hal ini sudah menjadi komitmen kami untuk mengawal pengelolaan dana tersebut sebagaimana mestinya,” kata Wawako Asrul saat melanjutkan penyampaian jawaban pemandangan umum fraksi. (rmd)
