PDG.PARIAMAN, METRO – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin menyerahkan penghargaan kepada Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni terhadap Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdapat dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkategori sangat baik sebagai unit penyelanggara pelayanan publik yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP).
Menpan dan RB Syafruddin berharap bagi kepala daerah dan OPD yang menerima penghargaan untuk meningkatkan layanan dan berinovasi untuk kemudahan seluruh layanan yang dibutuhkan masyarakat. Apalagi saat ini merupakan era modern yang syarat teknologi informasi yang berkembang pesat. “Pertama, saya atas nama pemrintah mengucapkan selamat atas penghargaan ynag diraih Para gubernur, Bupati dan walikota. Jadikan penghargaan untuk memotivasi untuk meningkatkan pelayanan” kata Menpan dan RB di Ballroom Raflessia, Balai Kartini, Jakarta, kemarin.
Pada era digitalisasi, tambah Syafruddin, penyelenggara pelayanan publik dituntuk untuk mengimplementasikan pelayanan berbasis elektronik. Masyarakat menuntut pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat dan akuntabel. “Negara semakin terbuka, rakyat semakin pengen tau apa yang dilakukan penyelenggara publik. Artinya tranparansi, inovasi dan kebijakan yang pro rakyat sudah suatu keniscayaan,” kata Syafruddin.
Sementara Deputi bidang pelayanan publik Diah Natalisa melaporkan bahwa Evaluasi dilakukan secara online. Banyaknya daerah yang dinilai maka penilaian juga bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara RI.
Adapun jumlah yang dijadikan lokus penilaian sebanyak 206 daerah untuk tiga OPD yaitu DPMPTSP, Disdukcapil dan RSUD. Hasil penilaian bahwa yang mendapat Nilai A untuk RSUD sebanyak 34 buah, Nilai A untuk DPMPTSP sebanyak 36 Daerah dan Nilai A untuk Disdukcapil sebanyak 25 Daerah se-Indonesia. “Sesuai Keputusan Menpan RB nomor 176 Tahun 2018, hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik kita serahkan hari ini. Selamat bagi penerima penghargaan dan tingkatkan,” kata Diah.
Sementara Bupati Padangpariaman Ali Mukhni mengatakan memberikan pelayanan prima sebuah keniscayaan. Untuk itu sedari awal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman komit dan fokus terhadap penyelengaraan pelayanan publik.
Orang nomor satu di Padangpariaman itu menambahkan bahwa prestasi ini membanggakan daerah nama Kabupaten Padangpariaman. Penghargaan menjadi bukti nyata bahwa paradigma pelayanan sudah berubah. Tidak ada lagi istilah jika bisa diperlambat untuk apa dipercepat. Artinya, mindset pelayanan harus berubah juga, aparatur melayani masyarakat sepenuh hati tanpa imbalan apapun.
”Di Padangpariaman, kita telah sepakat, tidak ada istilah pejabat, yang ada pelayan masyarakat,” kata Alumnus Harvard Kennedy School di Amerika Serikat itu.
Ia mengaku bangga dengan kerja keras dan inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil dan DPMPTP sehingga meraih nilai tertinggi. Artinya, layanan yang dilakukan telah berhasil memuaskan masyarakat dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan.
Bagi OPD yang berprestasi, kata Ali Mukhni, diberikan reward seperti Sertifikat penghargaan dan diprioritaskan dalam penganggaran. “Untuk dinas yang berprestasi, jadikan penghargaan ini menjadi cambuk untuk lebih berinovasi dan jangan cepat berpuas diri,” kata Bupati yang digadang menjadi Gubernur itu.
Kepala Disdukcapil Muhammad Fadhly menyampaikan bahwa Kemenpan dan RB sesuai surat nomor B/466/S.PP.02/2018 tanggal 16 November 2018 perihal penghargaan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik memberikan penghargaan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Tim Kemenpan RB dNan LAN RI, lanjut Fadhly, telah menilai dan meninjau penyelenggaraan pelayanan publik di Padangpadang sejak awal tahun ini. Kemudian tim pusat juga mendatangi objek penilaian pada pertengahan bulan Agustus lalu.
Ada tiga OPD yang menjadi objek penilaian oleh Kemenpan dan RB yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Diinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan RSUD Parit Malintang. Ada enam aspek penilaian dan bobot nilainya yaitu Kebijakan pelayanan 30%, Profesionalisme SDM 18%, Sarana Prasarana 15%, Sistim Informasi 15%, Komsultasi dan pengaduan 15% dan Inovasi 7 %. “Alhamdulillah, hari ini kita raih penghargaan dan raih nilai A. Inovasi yang kita lakukan terbukti telah sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Fadhly.
Sementara Kepada DPMPTP Hendra Aswara mengatakan penghargaan ini berkat kerja sama dengan seluruh pihak, jajaran kecamatan, nagari dan stakeholders lainnya. “Usaha takkan mengkhianati hasil. Alhamdulillah, penghargaan dari Kemenpan Rb adalah yang kedua bagi DPMPTP pada tahun ini. Sebelumnya kita juga peringkat 1 pelayanan publik tingkat Sumbar” kata Jebolan STPDN angkatan XI ini.
Penghargaan ini, ujar Hendra, dipersembahkan kepada seluruh pihak yang bekerja keras melayani masyarakat. Inovasi AJEP, SEJATI, Weekend Service, Perizinan berbasis Android akan terus dilanjutkan dan dikembangkan. “Sesuai arahan Bapak Bupati, Kita terus berinovasi untuk kemudahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Jebolan STPDN angkatan XI. (efa)
