PADANG, METRO – Menindaklanjuti kisruh penerapan pembayaran nontunai (e-money) di Stasiun Pengisian Bahan Umum (SPBU) di Kota Padang yang berdampak antrean kendaraan roda empat begitu panjang saat melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Premium, Bank Indonesia Perwakilan Sumbar menggelar rapat bersama dengan pihak terkait, Rabu (21/11). Dalam rapat itu dihadiri oleh Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumbar, Ombusdman Sumbar, YLKI, BRI dan Kabag Ekonomi Pemko Padang membahas implementasi jalur non tunai (JNT) di SPBU yang ada di Kota Padang. Namun, sayangnya pihak Pertamina tidak memenuhi undangan rapat tersebut beralasan adanya kegiatan di tempat lain.
Hasil rapat yang dilaksanakan, Bank Indonesia memastikan antrean panjang kendaraan di jalur BBM subsidi itu bukan disebabkan penerapan pembayaran transaksi nontunai. Namun, diakibatkan terbatasnya jam operasional penjualan BBM bersubsidi, sehingga terjadi antrean pada saat SPBU membuka penjualan BBM Subsidi.
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumbar, Endy Dwi Tjahjono menjelaskan, penyebab bertumpuknya kendaraan di jalur pengisian BBM Premium disebabkan masih terbatasnya jam operasional SPBU yang menjual BBM dan masih sedikitnya pompa yang ada di SPBU tersebut. “Yang membuat macet itu karena orang masih memilih untuk antri mengisi BBM subsidi itu. Selain itu, proses pengisian ke dalam tangki minyak kendaraan juga membutuhkan waktu. Proses pengisian bisa memakan waktu 5 sampai 10 menit. Jadi bukan karena pembayaran non tunainya,” kata Endy.
Untuk mengurangi waktu dari proses pengisian ini, Endy menjelaskan pihaknya akan mendorong agar pembayaran berbarengan saat pengisian. Sehingga ketika petugas SPBU melakukan pengisian BBM ke kendaraan, pembayaran sudah selesai. Hal ini tentuya dapat membuat waktu lebih efisien. “Selain itu, kita juga menemukan adanya persoalan keterbatasan pompa di pengisian premium. Antrian kendaraan di SPBU tersebut juga diakibatkan permintaan BBM subsidi selalu meningkat. Seperti saat terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi karena sebagian masyarakat beralih dari BBM nonsubsidi ke BBM Subsidi,” ungkap Endy.
Endy mengakui, penerapan transaksi jalur nontunai di SPBU, tentunya juga harus ada dilakukan perbaikan dan dilakukan evaluasi. Jadi, kedepan akan standarisasi penerapan transaksi non tunai di SPBU, di mana dilakukan pengaturan jumlah jalur yang mengunakan transaksi non tunai dan jumlah jalur transaksi tunai. “Nanti kita akan panggil pengusaha SPBU bersama Wali Kota membicarakan ini. Kemudian kita buat standar seperti tadi tapi misalnya, mereka (pihak SPBU) tidak patuh akan dikenakan sanksi oleh Pemerintah Kota,” ungkap Endy.
Menurutnya, kebijakan transaksi nontunai ini merupakan implementasi dari Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) yang telah dicanangkan Pemerintah sejak bulan Agustus 2014. Hal ini sebagai upaya mempercepat transformasi ekonomi Sumatera Barat menuju ekonomi digital. “Transformasi digital ekonomi sangat diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi Sumbar. Hal ini karena ekonomi digital menurukan biaya marketing, mempertemukan secara langsung antara produsen dengan konsumen akhir tanpa melalui jalur distribusi, memperluas akses pasar hingga mancanegara, pembayaran yang lancar dan aman melalui non-tunai,” ucapnya.
Untuk memperpendek antrean di SPBU, peserta peserta rapat sepakat untuk menyempurnakan mekanisme Jalur Non Tunai tersebut. Seperti proses pembayaran dan pengisian BBM dilakukan secara bersamaan dan integrasi mesin pengisian BBM dengan mesin tap uang elektronik (UE). “Mendorong penggunaan uang elektronik dibandingkan kartu debit/kredit karena uang elektronik tidak membutuhkan PIN sehingga lebih cepat. Mendorong bank untuk membagikan uang elektronik secara gratis kepada masyarakat dan memperbanyak fasilitas top-up di area SPBU,” kata Endy.
Selain itu, tambahnya, untuk mengurai antrian panjang peserta rapat sepakat mendorong pihak SPBU menambah jalur nontunai secara bertahap sesuai dengan perluasan kepemilikan kartu nontunai masyarakat. Kabag Perekonomian Pemerintah Kota Padang, Edi Dharma berharap pihak SPBU menyediakan pengawas untuk mengarahkan kendaraan mana jalur premium, pertalite, dan untuk umum. Menurutnya, antrian kendaraan di SPBU sudah menganggu kenyamanan.
Pertamina Kurang Kooperatif
Plt Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi menegaskan dalam hal ini, ia menilai pertamina kurang kooperatif dalam menyelesaikan persoalan ini. Persoalan ini harus diselesaikan dengan baik supaya tidak menjadi masalah sosial dan masyarakat harus bisa terlayani dengan maksimal. “Harus dikelola dengan baik antara SPBU dengan pertamina, supaya kemacetan ini tidak menjadi masalah sosial. Wajar saja Walikota Padang merasa kotanya terganggu dengan keadaan seperti itu. Orang mau beli pertamax tapi terhambat dengan antrian premium. Apalagi hari ini pihak Pertamina juga tidak menghadiri rapat koordinasi ini, “ ungkap Adel.
Kepala Bagian E-bangking Kantor Wilayah BRI Padang, Rudi Winarto mengatakan sebanyak 25 SPBU melaksanakan program non tunai. Sebab itu akan dibentuk tim terpadu mengevaluasinya. “Antrian itu hanya dijalur premium. Terus berinovasi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kita juga akan mempermudah masyarakat mendapatkan kartu Brizzi dan melakukan top up. Saat ini, kita sudah bagikan secara gratis kepada masyarakat. Kedepan di minimarket SPBU akan kita jadikan agen untuk mendiatribusikan kartu ini,” jelas Rudi Winarto. Dahnil Aswad, Ketua YLKI Sumbar mengatakan pelayanan konsumen harus lebih terjamin. Sebab itu, perlu kejujuran dari pemerintah, dan pasokan harus dipertimbangkan dengan pertumbuhan di Sumbar. (rgr)
