Referensi Memacu Pertumbuhan Ekonomi, DPRD Sumbar Bahas RPJMD dengan Pakar dan Pelaku Usaha

Untuk penyempurnaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat DPRD Sumbar melakukan pembahasan dengan sejumlah pakar ekonomi dari akademisi dan pelaku usaha.

PADANG,METRO–Sejumlah pakar eko­nomi yang terdiri dari aka­demisi hingga pelaku usa­ha, memberikan masukan untuk penyempurnaan ran­cangan Rencana Pem­ba­ngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2021-2026.

 Penghimpunan masu­kan tersebut, dilakukan pada rapat bersama DPRD Sumbar, di ruang sidang utama, Rabu (21/). Ketua DPRD Sumbar Supardi saat membuka rapat me­nga­takan, pertumbuhan eko­nomi Sumbar masih men­jadi perhatian saat rapat kerja bersama pemerintah provinsi.

 Dari target pertum­buhan ekonomi  pada ta­hun 2021 yaitu tiga persen, hingga sekarang masih diangka satu persen bah­kan minus. Masukan-masu­kan para pakar maupun pelaku ekonomi, akan menjadi re­ferensi untuk mengejar target yang ditetapkan.

 “Diketahui bahwa target pertumbuhan ekonomi Sumbar pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD 2026 sebesar 4,84 persen, untuk mencapai itu perlu kebijakan strategis dari pemang­ku kepentingan mengingat kondisi pandemi belum berakhir ” katanya.

 Satu hal lain yang menjadi perhatian dalam pe­nyu­sunan RPJMD adalah, meningkatnya angka pe­ngangguran yang terjadi pada beberapa tahun te­rakhir. Dengan kondisi ini, tentu menjadi tantangan tersendiri dalam proses pertumbuhan ekonomi.

 Supardi mengingatkan bahwa periodisasi RPJMD kali ini tidak selaras dengan periodisasi masa jabatan gubernur dan wakil gube­r­nur.

 “Masa jabatan gubernur dan wakil gubernur hanya sampai tahun 2024 sedangkan RPJMD berjalan lima tahun sampai 2026,” kata Supardi

 Dalam draft RPJMD yang disampaikan gubernur kepada DPRD Sumbar, terdapat rencana 10 per­sen anggaran provinsi a­kan diberikan untuk sektor pertanian, tentunya hal ini menjadi prioritas bagi kepala daerah dan harus jelas bagaimana program yang akan diterapkan.

Perhatian pada sektor pertanian harus dilaksanakan dengan sebaik baik­nya, mengingat masih banyak persoalan yang dihadapi pada proses produksi, sa­lah satunya persoalan irigasi yang masih banyak rusak dan tersebar pada 19 kabupaten/kota.

 Sementara itu, Ketua Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Barat Ramal Saleh mengatakan,  untuk memajukan program unggulan gubernur pada sektor pertanian, harus jelas bagaimana po­la industrinya hingga pemasarannya. Untuk men­capai itu perlu akses perdagangan yang representatif seperti membuka akses jalur distribusi via pe­labuhan Teluk Bayur kepe­labuhan Chennai India, dengan sukses  itu akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan eko­nomi Sumbar mengingat jalur perdagangan yang semakin luas.

 ” Pada pelabuhan Chen­nai India, mereka memiliki fasilitas kereta api yang bisa menempuh sejumlah negara seperti Bangla­desh, Pakistan hingga Arab Saudi. Perjalanan itu bisa ditempuh dengan  hitu­ngan jam. Maka hal ini bisa menjadi referensi peme­rintah provinsi, ” katanya.

 Di sisi lain, dia mendo­rong, pemerintah provinsi untuk memberikan kemu­dahan dalam pelaksanaan investasi sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Karya. Tidak bisa dipungkiri investasi merupakan unsur strategis dalam mempengaruhi percepatan pertumbuhan ekonomi.

 ” Untuk sektor pariwisata, kita perlu perenca­naan yang jelas dan bernilai jual.  Jangan seperti selama ini, masih contoh mencontoh untuk pembangunan sektor ini,” katanya.

 Sementara itu salah satu pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kota Padang Novizi mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sumbar da­lam sepuluh tahun terakhir sudah mulai turun, tidak hanya disebabkan oleh pandemi. Sinkronisasi an­tar lembaga keuangan hing­ga pelaku usaha harus dilaksanakan agar muatan dalam RPJMD bisa diterapkan. (hsb)

Exit mobile version