PADANG, METRO
Tahun Anggaran 2021 nanti, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 152 miliar. Anggaran ini 55 persen lebih dari pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp 98 miliar.
Hal tersebut diungkapkan Kepala BPTD Wilayah III Provinsi Sumbar, Deny Kusdyana, rapat koordinasi teknis (Rakornis) Perhubungan Darat 2020 yang diikuti oleh Dinas Perhubungan (Dishub) se-Sumbar, Senin (19/10) di Pangeran Beach Hotel.
Selain untuk operasional dan pemeliharaan rutin, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk kegiatan kontraktual pembangunan dan pemeliharaan perlengkapan jalan, peningkatan pelayanan pelabuhan SDP Teluk Bungus Tahap II (selesai).
Juga ada rehabilitasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Lubuk Selasih dan Pembangunan Kantor BPTD Wilayah III Provinsi Sumbar.
Pada kesempatan itu, Deny juga mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno yang telah memberikan hibah lahan untuk BPTD Wilayah III Sumbar yang saat ini masih berkantor di lokasi sementara di Perumahan Lolong Belanti di Padang Utara. “Semoga lahan tersebut bermanfaat bagi BPTD untuk mendukung berbagai program pembangunan di Provinsi Sumatera Barat,” harapnya.
Deny juga menyampaikan beberapa kebijakan pemerintah pusat di Bidang Perhubungan Darat. Antara lain, tahapan penanggulangan Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) yang diharapkan dapat dilaksanakan secara penuh pada awal tahun 2023.
“Saat ini kami di lapangan di UPPKB-UPPKB terus melakukan penegakkan hukum. Baik melalui tilang dan memperkarakan secara pidana. Untuk memberikan sockteraphy dan efek jera kepada pelanggar saat ini, kami sedang memproses P21 ke-2 terkait ODOL dan ikut serta dalam proses pidana pemalsuan e-Blue (Buku Uji),” terangnya.
Deny juga mengungkapkan, saat ini Kementerian Perhubungan juga mendorong peningkatan pelayanan angkutan umum massal melalui Program Buy The Service (BTS). “Transformasi Terminal Tipe A, untuk di Provinsi Sumbar akan dilaksanakan di Terminal Tipe A Anak Air dengan menerapkan tata laksana pengelolaan dan pengoperasian terminal, penggunaan e-Ticketing dan kerjasama dengan UMKM dan pelaku usaha di terminal,” ungkapnya.
Untuk bidang SDP, saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, untuk melaksanakan secara mandiri pengawasan kelaiklautan kapal-kapal penyeberangan.
Sementara, Tahun Anggaran 2020, kegiatan yang dilaksanakan meliputi, operasional dan pemeliharaan Kantor BPTD Wilayah III Sumbar. Juga ada operasional dan pemeliharaan empat terminal Tipe A meliputi, Terminal Simpang Aur Kota Bukit Tinggi, Terminal Jati Pariaman Kota Pariaman, Terminal Bareh Kota Solok dan Terminal Kiliranjao.
Berikutnya, operasional dan pemeliharaan empat UPPKB, meliputi, UPPKB Tanjung Balik di Kabupaten Limapuluh Kota, UPPKB Lubuk Selasih di Kabupaten Solok, UPPKB Sungai Langsat di Kabupaten Sijunjung dan UPPKB Air Haji di Kabupaten Pesisir Selatan. Juga ada rehabilitasi UPPKB Tanjung Balik Tahap III.
Kegiatan lainnya, pembangunan dan pemeliharaan 15 paket perlengkapan jalan di ruas jalan nasional di Provinsi Sumbar, peningkatan pelayanan pelabuhan SDP Teluk Bungus Tahap I, dan rehabilitasi Movable Break (MB) Dermaga I SDP Teluk Bungus.
“Kami juga laporkan pula, saat ini masih berproses hibah asset pelabuhan SDP Teluk Bungus dari Pemprov Sumbar ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Diharapkan akhir 2020 selesai. Sehingga mulai awal 2021, penyelenggaraan operasional Pelabuhan SDP Teluk Bungus dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat. Dalam hal ini BPTD Wilayah III Provinsi Sumbar,” ungkapnya.(fan)
