PADANG, METRO
Terkait target pertumbuhan ekonomi (PE) Sumbar yang ditargetkan 4,7 persen hingga 5 persen saat pandemi Covid-19, yang belum tercapai hingga saat ini, DPRD mengusulkan pemberian pinjaman lunak bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari dana APBD.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Supardi pada saat rapat kerja pimpinan DPRD dan pimpinan komisi dengan tim ahli DPRD bersama dengan Pemprov Sumbar terkait tentang konsep recovery ekonomi . Rabu (2/9).
“Pemberian pinjaman lunak itu, nantinya disalurkan oleh bank untuk memulihkan kondisi ekonomi daerah di saat pandemi Covid-19,” kata Supardi.
Ia menjelaskan, tanpa ada kebijakan anggaran, target itu tidak akan tercapai. Kondisi ekonomi yang buruk akan memberikan dampak besar mulai dari naiknya angka kemiskinan, pengangguran dan berdampak pada keamanan wilayah.
“Kami memandang perlu menjadi prioritas termasuk dalam sistem anggaran dan memiliki program yang jelas dan terukur,” katanya.
Menurut dia, pemulihan ekonomi di saat pandemi Covid-19 merupakan kebijakan strategis dan mendorong dengan sumber anggaran yang ada. Ia mengatakan masih banyak kegiatan OPD yang bersifat seremonial dan ini harus diarahkan dalam pemulihan ekonomi.
Dari pembahasan yang dilakukan, ada empat program prioritas yakni sektor keuangan, ekonomi pariwisata, infrastruktur dan pangan yang didorong untuk tumbuh.
“Empat sektor harus menjadi sasaran dan tumbuh menggunakan anggaran baik di APBD perubahan 2020 maupun APBD 2021,” sebutnya.
Ia mencontohkan, di sektor keuangan, dukungan program pemerintah penempatan dana daerah di Bank Nagari sesuai aturan hanya boleh dalam bentuk penyertaan modal melalui perda, subsidi, dan hibah. Menurut dia dana yang aman cocok dalam bentuk pinjaman bukan dana bergulir. Dana penyertaan modal tersebut berasal dari APBD Sumbar dan APBD kota dan kabupaten.
Misalnya, dari Sumbar ada penyertaan modal Rp 30 miliar ditambah Rp 2 miliar dari kota dan kabupaten atau total Rp 38 miliar. Sehingga total penyertaan modal Rp 68 miliar yang bisa berikan kepada pelaku UMKM dalam bentuk pinjaman lunak.
“Akan ada 22 ribu UMKM yang dapat permodalan skim mudah, bunga rendah dan akan menggairahkan perekonomian daerah,” ujarnya.
Sementara Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan Sumbar itu agraris bukan industrialis. Sehingga pandemi ini tidak begitu dirasakan karena hanya menyerang dunia industri. Menurut dia pandemi ini berdampak hanya di bidang pariwisata, perdagangan, ekspor dan lainnya.
Untuk program peternakan, perikanan, perkebunan pihaknya telah memberikan stimulus dan semua tergantung pada uang yang ada di kas daerah. Ia mengemukakan mendukung rencana yang diapungkan oleh DPRD, namun hal itu tentu dilakukan apabila ada uang di kas daerah.
“Kalau uang tidak ada tentu sulit dan saya fikir kota kabupaten juga akan sulit. Karena keterbatasan uang mereka, buktinya BLT kepada masyarakat banyak yang tidak penuh diberikan,” ungkapnya. (hsb)