PADANG, METRO
Anggota DPRD Kota Padang Padang Osman Ayub menilai dalam menindak lanjuti persoalan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga yang terdampak Covid-19, sebaiknya DPRD membentuk panitia kerja (Panja) terlebih dahulu sebelum melakukan langkah menggunaan hak Interpelasi.
Menurutnya pembentukan panja tersebut sangat penting sekali dalam mengusut seperti apa sebenarnya persoalan BLT yang belum cair tersebut. Selain kerjanya lebih terarah, Panja juga dilindungi secara hukum.
“Kita tidak ingin interpelasi ini menjadi bumerang. Atau nanti berhenti di tengah jalan begitu saja. Karena itu, saya kira sangat perlu membentuk Panja terlebih dahulu,” ungkap Osman Ayub.
Kader Partai Nasdem ini juga mengatakan, dirinya bukannya menolak penggunaan hak interpelasi anggota dewan dalam kasus BLT tersebut, karena mempertanyakan soal kebijakan Wali Kota oleh anggota dewan adalah hal yang biasa saja. “Namun karena ini jarang dilakukan makanya menjadi luar biasa,” ujarnya.
Meski dirinya tidak menolak, akan tetapi sampai saat ini ia belum ada menandatangi kesepakatan penggunaan hak interpelasi yang diinisiasi oleh Fraksi Gerindra tersebut.
Selain karena belum ada pembicaraan secara intens dengan Fraksi Gerindra, Osman sendiri mengaku belum mengatahui secara detail apa sih sebenarnya poin inti atau isi dari persoalan tersebut.
Kemudian, di fraksinya sendiri (Fraksi Persatuan Berkarya NasDem), juga belum ada pembahasan terkait penggunaan hak interplasi tersebut. Karena menilai tahapannya masih dini, dirinya belum bisa memberikan kepastian setujua atau tidak.
“Kami di Fraksi kami itu tidak sama dengan fraksi lain yang isinya satu partai. Di Fraksi Persatuan Berkarya NasDem itu ada tiga partai, PPP, Nasdem dan Berkarya. Kalu pun ada wacana penggunaan hak interpelasi terhadap Walikota, tentu harus dibahas dulu di Fraksi kami,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang Mastilizal Aye mengatakan, untuk pengajuan hak interpelasi tersebut pihaknya sudah mendapatkan tandatangan dari 18 orang anggota dewan. 18 orang tersebut dari tiga fraksi, Gerindra, Golkar dan Demokrat.
Menurutnya, Fengan 18 tandatangan anggota dewan tersebut, persyaratan untuk mengajukan hak interpelasi sudah terpenuhi.
Menurutnya, pengajuan hak interpelasi ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan warga Kota Padang.
Pasalnya dalam perwako no 33 tahun 2020, bantuan terdampak Covid-19 diberikan setiap bulannya selama tiga bulan berturut-turut.
“Dalam aturan Perwako itu bantuan itu mestinya dibagikan dari bulan April sampai masa tanggap darurat selesai, atau bulan Juni, namun nyatanya sampai saat ini belum juga di salurkan kepada warga yang berhak. Jangan tahap II dan III, tahap satu saja belum selesai,” Tegasnya.
Katanya, alasan Pemko Padang belum mengeluarkan bantuan tersebut dikarenakan datanya belum lengkap. Seharusnya, kecamatan yang datanya yang sudah lengkap dibagikan langsung, jangan menunggu semua kecamatan selesai dalam pendataan. (hsb)
