PDG.PARIAMAN, METRO–Sekretaris Daerah Padangpariaman Rudy Repenaldi Rilis menyatakan kondisi daerah dalam defisit, Pemkab Padangpariaman harus siap dalam menghadapi berbagai bencana alam.
“Kenapa tidak Kabupaten Padangpariaman sebagai daerah rawan bencana. Atas dasar itulah Pemkab Padangpariaman harus menyiapkan sejumlah antisipasinya anpalagi menghadapi efisiensi anggaran untuk menanggulangi dampak bencana di tahun 2025, kata Sekda Padangpaiaman Rudy Repenaldi Rilis, kemarin.
Katanya, sesuai Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, Presiden Prabowo meminta agar efisiensi juga dilakukan atas anggaran transfer ke daerah (TKD). Antisipasi ini perlu disiapkan karena dampak efisiensi, berdasarkan Keputusan Kementerian Keuangan (KMK) nomor 29 tahun 2025, sub sektor penerimaan daerah berkurang sebesar Rp84 Miliar. Pengurangan itu terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) peruntukan bidang Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp54 M lebih dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di bidang PU, Perikanan dan lainnya sebesar Rp34 Miliar.
Rudy Repenaldi Rilis, mengatakan, efisiensi anggaran ini membuat tantangan baru bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pelayanan publik di sektor infrastruktur. “Sebagai daerah rawan bencana, infrastruktur sering terdampak. Jadi ini tantangan bagi pemerintah untuk bisa melakukan renovasi dan pembangunan kembali,” ujarnya .
Diketahui selama dua tahun terakhir (2023-2024) melalui Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) ada sebanyak 28 bencana tercatat di Padangpariaman, dampak dari bencana tersebut 77 rumah mengalami rusak berat 107 rumah rusak sedang dan 25 rumah rusak ringan, serta 18 fasilitas publik mengalami kerusakan.
Dampak bencana tersebut tentu harus mendapatkan tanggapan yang cepat dari pemerintah, guna mengembalikan stabilitas baik di sektor ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan, dengan menggunakan anggaran pembangunan. Hanya saja melalui efisiensi terjadi pemangkasan anggaran, sehingga perlu adanya antisipasi dari pemerintah untuk menanggulangi dampak bencana di tengah keterbatasan anggaran pembangunan.
